Dia juga menanyakan, “Apakah TAPD telah melakukan verifikasi terhadap RKA SKPD dan apakah SKPD memiliki cukup waktu menyusun RKA berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD, tanggal 10 Desember. Sementara pada tanggal 12 dan 13 Desember dilaksanakan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terhadap 20 pejabat yang terdiri dari semua unsur TAPD, 3 staf ahli, 3 asisten dan 11 pimpinan OPD lainnya. Ini bukti bahwa penyusunan RAPBD tidak mengacu kepada KUA dan PPAS yang telah disepakati.”
Nurdin juga menyinggung luas lahan yang telah dibebaskan dan anggaran yang telah digunakan untuk pembebasan dan penimbunan untuk pembangunan Rumah Sakit Internasional di Galesong Utara.
Berita Terkait :
Anggota DPRD Takalar Johan Nojeng Kesal Bupati Syamsari Tidak Hadiri Pertemuan Di Kantor Gubernur, Darwis Sijaya Bilang Begini
“Fraksi Takalar Hebat menyatakan bersedia melanjutkan ke pembahasan tahap berikutnya dengan catatan harus kembali kepada kesepakatan KUA-PPAS sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,” tandas Nurdin.
Sementara itu, anggota dewan dari PKS, Melinda Maypayana, saat membacakan pandangan fraksinya menyorot pentingnya ketahanan pangan mengingat permasalahan ketersediaan, kecukupan, dan kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas.
“Pemda perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lainnya,” kata Melinda Maypayana.
Anggota Komisi I dari Partai Keadilan Sejahtera yang akrab disapa Melinda ini menyoal juga perbedaan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertaggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar 2019 dan besaran SILPA yang dibacakan dalam nota sambutan Bupati serta besaran nilai SILPA dalam penerimaan pembiayaan pada APBD 2021.
Menurut Melinda, “SILPA yang termuat dalam LKPJ sebesar Rp71 miliar lebih, sedangkan dalam nota sambutan sebesar Rp56,2 miliar lebih. Bahkan, terakhir muncul angka penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA sisa Rp33 miliar. Mengapa demikian?,” tutup Melinda dalam nada tanya. (kin)
