Anggota DPRD Takalar Johan Nojeng Kesal Bupati Syamsari Tidak Hadiri Pertemuan Di Kantor Gubernur, Darwis Sijaya Bilang Begini

Suasana setelah pertemuan Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Takalar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (11/11/2020). Seperti biasa, Bupati Syamsari tidak menghadiri pertemuan dengan kalangan DPRD Takalar tersebut. (Foto : M Said Welikin).

MAKASSARCHANNEL.COM – Iklim kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar, sekitar tiga bulan terakhir berjalan tidak kondusif. Salah satu contohnya, APBD Pokok Tahun Anggaran 2021 belum dibahas, sementara di sisi lain, alokasi waktu yang tersisa untuk pembahasan tersebut sudah sangat mepet. Harus selesai 30 November 2020.

Atas dasar itulah, sehingga Gubernur Sulsel selaku wakil pemerintah pusat memerintahkan Asisten I Pemprov Sulsel Andi Aslam Patonangi, Kabiro Pemerintahan Andi Hasan Basri Ambarala, dan Kabiro Hukum Marwan memfasilitasi pertemuan Bupati Takalar dengan Anggota DPRD Takalar.

Menindaklanjuti perintah gubenur itu, dilakukan pertemuan di salah satu ruang rapat lantai satu Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Rabu (11/11/2020). Namun, Bupati Takalar Syamari Kitta tidak hadir.

Setelah menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan tersebut, Andi Aslam Patonangi mempersilakan Ketua DPRD Takalar Muh Darwis Sijaya menyampaikan permasalahan yang dialami Pemerintahan Daerah Takalar saat ini dan bagaimana mengatasinya.

Ketua DPRD Takalar mengatakan, “Permasalahan hari ini yang terjadi adalah macetnya komunikasi. Menutup rapat ruang komunikasi. Sekda dan Sekwan yang kita harapkan jadi orang yang bisa mengkomunikasikan DPRD dengan Bupati, tetapi kelihatannya ada kesulitan.”

Berita Terkait :
DPRD Takalar Gelar Paripurna Hak Interpelasi, Bupati Syamsari Nyantai Di Lapangan Makkatang

Menurut Muh Darwis Sijaya, “Sekda yang kita harapkan jadi penyejuk, namun terbalik, justru jadi pemanas hubungan. Dan antara Sekda dan Sekwan pun saling mengancam. Ini sangat tidak baik.”

Legislator PKS Takalar yang akrab disapa Daeng Sijaya ini, mengungkapkan, dalam perjalanannya menuju ke tempat rapat yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulsel ini, dia sempat berbincang-bincang dengan sekelompok anak-anak pinggiran yang kenal dengan Pak Wahyu (salah seorang anggota DPRD Takalar).

“Mereka bertanya, mengapa pemerintah Takalar seperti itu? Saya balik bertanya kenapa dengan pemerintah Takalar. Jawab anak-anak muda ini, Pemerintah Takalar tidak menganut sistem tata-menata, tetapi sistim titor-monitor (jegal menjegal),” ungkap Sijaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *