MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri dukung pelatihan calon kepala sekolah kolaborasi dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sulsel.
Munafri menyampaikan keinginan itu ketika bertemu dengan Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Prof Dr Nunuk Suryani MPd.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Selasa (14/10/2025).
Dirjen GTK PG Nunuk Suryani bertemu Wali Kota Munafri usai mengunjungi SD Inpres Hartaco Indah sebagai salah satu labsite Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sulawesi Selatan.
Wali Kota Munafri mengatakan, membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk peningkatan dan penguatan pendidikan.
Munafri mengklaim akan memperbaiki kualitas pendidikan dan bakal melakukan mulai dari guru.
Wali Kota juga menyebut banyak peluang yang bisa dikerjasamakan, khususnya dengan BBGTK Sulsel dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Isi Kekosongan Kepala Sekolah
Terkait pengisian posisi kepala sekolah yang sekarang ini masih banyak dipimpin Pelaksana Tugas (Plt), Munafri mengatakan, akan segera mengisi kekosongan tersebut.
“Sekarang sudah ada 24 orang yang siap jadi kepala sekolah setelah lulus pelatihan,” kata Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin.
Dia mengatakan, terbuka banyak peluang berkolaborasi dengan BBGTK Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Termasuk menyertakan guru yang memenuhi syarat ikut untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah.
Merespons keinginan Wali Kota Munafri segera mengisi kekosongan kepala sekolah, Dirjen Nunuk mengatakan, pemerintah sudah memberi kelonggaran kepada kepala daerah.
“Kepala sekolah bisa langsung definitif saja,” kata Dirjen GTK PG Kemendikdasmen.
Tentang PPPK
Kepada Wali Kota, Dirjen GTK PG juga menyampaikan terkait kebijakan baru terhadap guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sudah ada kebijakan kementerian untuk menyalurkan guru PPPK ke sekolah swasta yang butuh guru.
“Tunjangan PPPK dari pemerintah pusat. Gajinya tanggungan pemerintah daerah,” kata Prof Nunuk. ***
