MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Wali Kota Munafri Arifuddin pastikan Makassar tak naikkan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2025.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengambil kebijakan itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Sebagai informasi, beberapa daerah naikkan PBB. Seperti Jeneponto dan Bone. Pemkot Makassar memastikan tidak ada kenaikan tarif maupun NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tahun 2025.
Kepala UPT PBB Bapenda Makassar Indirwan Dermayasair menyebut langkah ini sejalan dengan kebijakan Wali Kota Munafri yang berpihak kepada masyarakat.
Pemutakhiran Data
“Tahun ini tidak ada kenaikan NJOP tanah maupun tarif PBB,” kata Indirwan, Minggu (17/8/2025).
Dia melanjutkan, “ Cara kami meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan potensi melalui pemutakhiran data.”
NJOP adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli tanah atau bangunan menjadi dasar pengenaan PBB-P2.
Menteri Keuangan menetapkan NJO setiap tiga tahun. Namun, jika terjadi perkembangan harga tanah dan bangunan yang cepat, pembaruan bisa tiap tahun.
“NJOP adalah fondasi perhitungan. Tanpa itu, kita tidak bisa menetapkan nilai pajak secara objektif,” urai Indirwan.
Jenis-Jenis NJOP
NJOP Pengganti: Digunakan saat objek pajak tidak diketahui harga pasarnya. Ditentukan dari hasil produksi, seperti kebun, hutan, atau tambang.
Sedangkan NJOP Perbandingan: Mengacu pada harga jual objek sejenis di lokasi sekitar.
Adapun NJOP Nilai Perolehan Baru: Berdasarkan biaya membangun objek baru dikurangi penyusutan fisik. Biasanya digunakan untuk bangunan.
Dia menegaskan, “Setiap tahun kami umumkan besaran NJOP agar masyarakat mengetahui dasar penetapan pajak.”
Target PBB Rp275 Miliar
Pada 2024, pendapatan PBB Makassar mencapai Rp258 miliar. Tahun ini, target naik menjadi Rp275 miliar dalam APBD Perubahan.
“Alhamdulillah, walaupun tidak signifikan, pendapatan kita meningkat. Apalagi mendekati jatuh tempo 30 September nanti,” ujar Indirwan.
Dia menyebut, menaikkan tarif memang berpotensi menambah kas daerah, tetapi juga berisiko membebani rakyat.
“Kami konsisten pada pilihan pro-masyarakat. Pendapatan tetap bisa optimal lewat basis data yang lebih akurat,” ucapnya.
Hadiah Terbaik
Wali Kota Munafri menyebut keputusan tidak menaikkan PBB sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi warga.
“Hadiah terbaik pemerintah bukan hanya kebijakan di atas kertas, tetapi bagaimana kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kota,” kata Munafri.
Ketua Partai Golkar Makassar ini menegaskan pentingnya menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan.
“Beberapa hal memang perlu kajian mendalam, tetapi intinya pemerintah selalu hadir memastikan setiap keputusan benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutur Munafri. ***
