MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan melakukan Rapat Konsolidasi Wilayah (Rakolwil) di Makassar selama dua hari.
Kegiatan ini mulai dilaksanakan, Kamis (24/7/2025) hingga Jumat (25/7/2025) dihadiri lembaga/organisasi anggota KPA di Wilayah Sulawesi Selatan.
Tujuan kegiatan konsolidasi ini untuk membahas situasi objektif dan subjektif KPA atas dinamika kebijakan agraria nasional dan gerakan reforma agraria.
Khusus untuk skala wilayah, kegiatan ini mencoba untuk dan membaca situasi agraria di wilayah Sulawesi Selatan, serta melakukan evaluasi keanggotaan KPA di Sulsel.
Selain itu melalui rakorwil ini, KPA Sulawesi Selatan juga menghimpun berbagai masukan dari anggota dan jejaring kerja KPA di Sulawesi Selatan.
Kegiatan hari pertama Kamis di Kantor KPA Wilayah Sulawesi Selatan dengan mendiskusikan situasi agraria secara nasional. KPA membahas kebijakan dan gerakan ferormasi agraria bersama narasumber Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Dewi Sartika.
Kegiatan di hari pertama juga penyampaian laporan perkembangan kerja KPA Wilayah Sulawesi Selatan oleh Koordinator KPA Wilayah Sulawesi Selatan, Rizki Anggriana Arimbi.
KPA Sulsel juga mendiskusikan dinamika kegiatan, berbagai tantangan serta relasi internal konsorsium.
Sementara kegiatan hari kedua Jumat berlangsung di Hotel Swiss Bell In Panakkukang Makassar. Sesi di hari kedua ini adalah penyampaian rencana kerja KPA Nasional.
Selain itu konsolidasi ini membahas prioritas kerja KPA Wilayah Sulsel, serta melakukan sesi dialaog publik.
Hadir Organisasi Anggota KPA Sulsel
Hadir dalam Rakorwil ini Dewan Nasional dan Sekjen KPA, pengurus KPA Sulsel, serta sekretariat nasional KPA.
Delapan dari sembilan organisasi/lembaga anggota KPA Wilayah Sulawesi Selatan hadir dalam konsolidasi ini.
Delapan organisasi/lembaga itu masing-masing: Serikat Tani Likudengen Uraso Luwu Utara, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan.
Kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM), Perkumpulan JURnaL Celebes, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan.
Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, Perkumpulan Wallacea Palopo, dan Perserikatan Petani Sulawesi Selatan (PPSS). ***
