MAKASSARCHANNEL.COM – Di awal tahun 2021 ini, anggota DPRD Takalar langsung tancap gas, sibuk menggelar rapat kerja dan hearing. Senin, (18/1/2021), tiga komisi bersamaan melakukan rapat dengan mitra kerjanya. Komisi I membahas penyelenggaraan pilkades, Komisi II menerima aspirasi petani tentang kelangkaan pupuk, dan Komisi III tentang aktivitas daur ulang.
Ketua Komisi II Muchtar Maluddin menerima audiensi warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Petani. Mereka datang menyampaikan soal kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Takalar.
Selain Sekretaris Komisi II Abrianti Nasir, hadir dalam rapat tersebut, anggota komisi Andi Noor Zaelan, Ahmad Jais, M Fadel Achmad, dan Syahrir Nassa. Dari pihak eksekutif, hadir Kadis Pertanian M Hasby didampingi sejumlah stafnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, ada usulan dari anggota aliansi yakni, Muh Ibrahim Bakri, yang mengatakan, “Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Takalar tidak usah ikut campur dalam urusan pupuk, karena faktanya selama ini menunjukkan, pemerintah sudah terlibat, tetapi tiap tahun muncul persoalan yang sama.”
Berita Terkait :
DPRD Takalar Pertanyakan TPP ASN Yang Belum Dibayar
Sayangnya, Ibrahim Bakri yang akrab disapa Baim ini tidak mengurai secara detail, apakah Pemkab Takalar tidak perlu terlibat dalam produksi pupuk anorganik (pupuk kimia), pada pengawalan, atau dalam mengamankan mata rantai pendistribusian pupuk dari pabrik hingga sampai ke petani.
Terkait usulannya itu, Baim menyebut tiga faktor yang jadi landasan berpikirnya sehingga mengusulkan agar Pemkab Takalar tidak perlu ikut campur, karena kehadirannya bukan memberi solusi tetapi justru menjadi sumber masalah bagi petani.
Tiga faktor yang dimaksud Baim adalah, “Pertama, meresahkan. Kedua, merusak, dan ketiga, memaksa.”
