MAKASSARCHANNEL.COM – Inspektorat Bulukumba akhirnya menyerahkan hasil audit dugaan korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulukumba ke polisi.
Dari hasil audit itu diperoleh informasi, tim pemeriksa Inspektorat menemukan dugaan mark up anggaran senilai Rp344 juta dari total anggaran Rp1,9 miliar. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, karena masih dalam proses.
“Hasil audit kabupaten, dalam hal ini Inspektorat, telah kita laporkan ke Kapolres dan meminta untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kepala Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba, Ipda Muhammad Ali, Senin (10/8/2020).
Selanjutnya, kata Muhammad Ali, penyidik akan melakukan gelar perkara di Polda Sulsel untuk meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.
“Dalam waktu dekat ini, kita laporkan ke Polda Sulsel untuk dilakukan gelar kasus. Kalau tersangkanya, belum bisa kita tentukan, karena ini masih berproses,” ujar Ipda Ali.
Berita Terkait :
Jatah Makan Rakyat Miskin Disunat, PMII Desak Penegak Hukum dan DPRD Seret Kadis Sosial Bulukumba Ke Pengadilan
Penggunaan anggaran bansos senilai Rp1,9 miliar untuk warga terdampak Covid-19 menjadi perhatiaan publik Butta Panritaloppi, beberapa waktu lalu, setelah DPRD Bulukumba melakukan kunjungan di Kantor Dinsos Bulukumba.
Saat itu, Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti, menyebut ada kejanggalan dalam proses pendistribusian bantuan tersebut. Salah satu contohnya, bantuan beras yang seharusna 15 kilogram, ternyata berubah menjadi gula sebanyak 2 liter.
Pernyataan wakil rakyat itulah yang memantik perhatian publik sehingga menimbulkan riak, dan polisi pun menemukan indikasi adanya dugaan korupsi dalam distribusi bantuan itu.
Kapolres Bulukumba AKBP Gany Alamsyah Hatta menduga terjadi mark up anggaran pada pengadaan bahan pokok yang dibagikan ke masyarakat terdampak Covid-19.
