Jatah Makan Rakyat Miskin Disunat, PMII Desak Penegak Hukum dan DPRD Seret Kadis Sosial Bulukumba Ke Pengadilan

Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba, ketika berunjuk rasa meminta aparat penegak hukum dan DPRD Bulukumba menyikapi kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – “Ironi kehidupan, Si miskin selalu jadi mainan kaum penguasa dan politisi kotor,” teriak salah satu orator PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) saat berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Bulukumba, Selasa(2/6/2020).

Bagian pertama dari pernyataan sikap yang ditandatangani Korlap Sabrun Jamil, menegaskan, “Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak, akibatnya koruptor kaya raya.”

Di sisi lain, para politisi korup berkelebihan uang menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat dan sangat dihormati, akibatnya bisa memengaruhi kebijakan dan penegakan hukum.

Di Kabupaten Bulukumba, katanya, sampai saat ini, berbagai kasus korupsi yang muncul ke permukaan, tidak satu pun yang menemukan titik terang penyelesaiannya. Salah satunya adalah, dugaan korupsi anggaran bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial yang ditemukan oleh Tipikor berupa penggelapan anggaran kisaran Rp,9 miliar yang akan digunakan membeli sembako.

Selain itu, ada juga korupsi penjualan lahan taman hutan raya (Tahura) yang tidak jelas penyelesainnya. Kasus yang sudah berjalan dua tahun itu, juga belum ada kejelasannya. Itu belum termasuk sejumlah kasus lainnya yang baru terungkap.

Berita Terkait :
Kasus RSD Sultan Daeng Raja Bulukumba Terus Bergulir, DPRD Lakukan Ini

Untuk itu, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menduga bahwa adanya permainan yang dilakukan oleh berbagai pihak agar kasus-kasus tersebut dihilangkan dan kami menilai Polres Bulukumba tidak serius dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Bulukumba,” bunyi pernyataan tersebut.

Dari fakta-fakta yang ada, PMII Bulukumba menyatakan sikap, “Tegakkan hukum, Penjarakan Oknum Koruptor.”

Kami juga mendesak aparat penegak hukum dan DPRD Bulukumba menangani ini kasus secara serius dan “menyeret” Kepala Dinas Sosial Bulukumba ke pengadlan.

Sementara itu salah seorang anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Gerindra yang ditemui di kediamannya, Selasa(2/6/2020), membenarkan adanya dugaan permainan dalam penyaluran Sembako, karena dalam laporan ke DPRD, harusnya setiap penerima berhak mendapatkan 3 kilogram beras misalnya, namun setelah dichek di lapangan, ternyata warga hanya menerima 3 liter saja.

Berita Terkait :
Peduli Covid-19, Komunitas SIKAMASEANG Bontobahari Bulukumba Berbagi Sembako

“Berbicara soal penanganan kasus korupsi di Bulukumba, saya berpandangan sama dengan adik-adik mahasiswa, secara pribadi skeptis. Makanya, kasus mangkraknya sejumlah jembatan akan kami pansuskan,” katanya.

Terkait ketimpangan pembagian bantuan sosial, beberapa waktu lalu, media ini juga mendapat informasi bahwa ada penerima bantuan sosial di Dusun Limbua, Kecamatan Bontobahari, yang mendapat perlakuan kurang pantas.

Setelah menerima bantuan bahan makanan lengkap tanda tangannya, beberapa saat kemudian, si pengantar bantuan tersebut mendatangi lagi warga dan meminta agar bantuan yang sudah diterima dikembalikan sebagian karena masih ada warga lain yang belum kebagian. (kin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *