MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR– Komisi A DPRD Makassar gelar RDP bahas kesejahteraan tenaga Non-ASN kesehatan sebagai tindak lanjutsurat masuk dari Barisan Muda Kesehatan Indonesia.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung di ruang Komisi A DPRD Kota Makassar, Rabu (15/1/2025). Hadir Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Kebijakan Inklusif
Ketua Komisi A, A. Pahlevi, menegaskan pentingnya formulasi kebijakan yang dapat mengakomodir tenaga Non-ASN di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan teknis.
“Kami berharap BKPSDMD segera merumuskan kebijakan yang memastikan kesejahteraan tenaga Non-ASN di Kota Makassar. Mereka memiliki peran vital dalam pelayanan publik dan perlu mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujar Pahlevi.
Komitmen Pemerintah Kota
Rapat membahas berbagai usulan dan solusi meningkatkan status kepegawaian tenaga Non-ASN, termasuk kemungkinan pengangkatan menjadi pegawai tetap serta peningkatan kesejahteraan mereka.
Pemangku kepentingan berharap kebijakan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin kesejahteraan para tenaga kesehatan Non-ASN yang selama ini berkontribusi besar dalam pelayanan kesehatan di Kota Makassar.
Dengan adanya pembahasan ini, dewan berharap segera mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian bagi tenaga Non-ASN, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar. ***
