MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR–– Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, DPRD Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik yang melibatkan kepala Perangkat Daerah serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan RKPD sebelum dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.
Acara yang berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar pada Kamis (30/01/2025) ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama jajaran Pimpinan Komisi DPRD Makassar serta Sekretaris DPRD Makassar. Dalam sambutannya, Supratman menekankan pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan konstruktif demi terciptanya RKPD yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan warga Makassar,” ujar Supratman.
Pentingnya Forum Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 80 menyebutkan bahwa Rancangan Awal RKPD harus dibahas bersama dengan berbagai pihak terkait dalam Forum Konsultasi Publik. Tujuannya adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai isu strategis dibahas, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat. Para peserta forum memberikan berbagai rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD final.
Komitmen DPRD Makassar dalam Pembangunan Daerah
DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Dengan adanya forum ini, diharapkan RKPD 2025 dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Makassar.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat kami apresiasi,” tambah salah satu anggota Komisi DPRD Makassar.
Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini, DPRD Makassar menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hasil dari diskusi ini akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan RKPD 2025.
