Fahidin juga menyampaikan jika pada tahun 2020 sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan UMKM.
Dalam RDP tersebut tidak ditemukan cukup bukti meyakinkan jika terjadi pemotongan.
“Sebelumnya hanya viral disampaikan tapi tidak ada yang menunjukkan orangnya hanya di bicara saja jadi kita mengambil kesimpulan hal ini tidak bisa kita mengambil bentuk rekomendasi karena tidak ada alat bukti yang cukup meyakinkan,” tambahnya.
Berita Terkait :
DPRD Bulukumba Tuding OPD Tidak Serius Bahas APBDP, Diskominfo Bilang Begini
Fahidin tegaskan jika memang hal itu terjadi kami pastikan akan kembali melakukan RDP yang sama dan meminta kepada Bupati Bulukumba untuk tegas kepada bawahannya.
Jika benar ada yang melakukan hal itu, Fahifin mengaku bakal minta ke Bupati agar tak lagi memakai oknum pemotongan-pemotongan anggaran.
Fahidin juga berpesan kepada masyarakat agar menyampaikan ke Komisi B DPRD jika terjadi pemotongan penyaluran BPUM tersebut.
“Sampaikan ke kami langsung ke komisi B pasti kami akan berteriak,” katanya. (zul)
