MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar Dede Arwinsyah bersama lima komisionernya berkunjung ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Makassar.
Kunjungan Bawaslu Makassar ke kantor PSI di Jl Diponegoro No 138 Makassar, Senin (11/09/2023) itu dalam rangka sosialisasi sosialisasi dan memberikan pengarahan terkait fungsi serta tanggung jawab lembaga ini dalam mengawasi aturan-aturan di masa tahapan jelang Pemilu 2024.
Rombongan Bawaslu Makassar disambut oleh Ketua DPD PSI Kota Makassar, Israel Rante Lebang, bersama jajaran pengurus dan sejumlah calon legislatif (bacaleg) partai tersebut.
Dalam pengarahannya, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah, mengungkapkan, ada empat pelanggaran yang menjadi kewajiban utama pihak Bawaslu untuk mengambil tindakan.
Pertama, menyangkut pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, pelanggaran pidana misalnya praktik money politic (politik uang) yang dilakukan oleh partai maupun bacaleg peserta Pemilu.
Baca Juga :
Pengurus DPD PSI Makassar Ziarah Ke Makam Sultan Hasanuddin Dan Syech Yusuf
Yang ketiga, terkait pelanggaran etik melibatkan pihak-pihak penyelenggara Pemilu. Dan yang keempat adalah pelanggaran hukum lainnya seperti adanya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dinilai berlaku tidak netral.
“Segera laporkan kepada kami jika ada ditemukan praktik politik uang yang dilakukan pihak partai atau caleg. Sertakan bukti-buktinya dan kami akan rapatkan dengan Kejaksaan, Kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti serta dijatuhkan sanksi,” katanya.
Dede menambahkan pula, “Silakan juga laporkan jika ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU, kemudian pihak-pihak penyelenggara Pemilu maupun ASN yang bertindak tidak netral untuk segera ditindaklanjuti.”
Sementara Ketua DPD PSI Kota Makassar, Israel Rante Lebang, menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ketua Bawaslu Kota Makassar bersama jajarannya berkunjung ke markas PSI mensosialisasikan aturan dan membahas batasan-batasan kampanye hingga aturan pemasangan APK. (gus)
