MAKASSARCHANNEL, MALILI LUWU TIMUR – Aksi massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Timur, AMPLi blokir jalan menuju Pelabuhan PT Vale.
Aksi yang berlangsung, Kamis (26/3/2026) itu, sempat melumpuhkan arus lalu lintas di jalan Trans Sulawesi sekira tiga jam, dari pukul 09.00 hingga 12.00 Wita.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti dua isu utama yakni, transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT IHIP dan audit anggaran pembangunan Islamic Center Malili.
Massa menutup badan jalan saat melakukan orasi sehingga arus kendaraan dari dua arah tersendat menyebabkan antrean panjang di jalur tersebut.
Dampak Lingkungan Dan Sosial
Koordinator Lapangan AMPLi, Yolan Johan, menegaskan dokumen AMDAL PT IHIP harus dibuka ke publik karena berkaitan langsung dengan dampak lingkungan dan sosial di Luwu Timur.
Menurut Yolan, keterbukaan dokumen penting karena aktivitas perusahaan dinilai melibatkan lahan pemerintah daerah serta berpotensi berdampak pada masyarakat sekitar.
“Kami meminta dokumen AMDAL dibuka secara transparan agar masyarakat tahu otensi dampak lingkungan, rencana pengelolaan, dan langkah mitigasi yang dilakukan perusahaan,” ungkap Yolan.
Selain memblokir jalan Trans Sulawesi, massa juga menggelar aksi di depan Islamic Center Malili.
Penggunaan Anggaran
Mahasiswa menyoroti lambatnya kelanjutan pembangunan proyek serta penggunaan anggaran yang dinilai belum transparan.
AMPLi mempertanyakan alokasi anggaran lanjutan pembangunan Islamic Center tahun 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp25–26 miliar dari total proyek multi-years sekitar Rp65 miliar.
Hingga Maret 2026, sambung Yolan, massa menilai progres fisik belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Rp26 miliar itu uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami ingin kejelasan penggunaan anggaran dan kelanjutan pembangunan,” beber Yolan.
Kualitas Pekerjaan Masjid
Mahasiswa juga menyinggung pernyataan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang sebelumnya menyebut adanya persoalan kualitas pekerjaan masjid.
Mulai dari desain atap, kondisi lantai, hingga beberapa item bangunan yang perlu diperbaiki.
Namun, massa menilai proses perbaikan berjalan lambat sehingga pembangunan lanjutan belum terlihat jelas.
AMPLi juga minta pemerintah daerah membuka laporan penggunaan anggaran secara rinci, menjelaskan penyebab keterlambatan proyek. Sekaligus melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Bawa Ke RDP
Massa menyatakan seluruh tuntutan tersebut akan dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Luwu Timur dan pemerintah daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 2 April 2026.
Selama aksi berlangsung, aparat Polres Luwu Timur melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Demonstrasi berakhir tanpa insiden, meski sempat terjadi kemacetan panjang akibat penutupan jalan Trans Sulawesi.
Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak PT IHIP terkait tuntutan keterbukaan dokumen AMDAL dan audit anggaran pembangunan Islamic Center Malili.
Konflik Agraria
Konflik Agraria Bayangi PT IHIP Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kini dibayangi konflik agraria.
Ketegangan sempat terjadi saat petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, menghadang upaya penertiban lahan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (14/2/2026).
Situasi memanas ketika Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadan Pirade, tiba di lokasi dengan pengawalan ketat ratusan personel Satpol PP.
Kedatangan mereka bertujuan memasang papan bicara bertuliskan “Tanah Ini Milik Pemerintah Luwu Timur”.
Sekaligus melakukan penertiban terhadap kebun-kebun warga yang dianggap menyerobot lahan negara.
Aksi saling dorong sempat terjadi antara warga dan personel Satpol PP. ***
