MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Selatan (Sulsel) tiga tahun terakhir mengalami pasang surut.
Nilai tertinggi IDI di daerah ini terjadi pada 2022 dengan mencapai 80 poin. Kemudian turun dan naik lagi tahun 2024.
Untuk tahun 2025, saat ini masih dalam proses penilaian dan pengumumannya pada April 2026.
Data IDI Sulsel ini mengemuka dalam Rapat Asistensi Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI Wilayah Timur di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan terlaksana secara hybrid ini sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Upaya untuk memperkuat tata kelola dan implementasi demokrasi di tingkat daerah secara nasional.
IDI Sulsel
Mengutip situs resmi Pemprov Sulsel, nilai IDI Sulsel pada 2022 mencapai angka 80. Kemudian pada 2023 turun ke angka 76,43.
Lalu, tahun 2024 naik menjadi 78,93. Sementara untuk 2025 masih menunggu pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2026.
Pada 2024, lima besar IDI tertinggi di Indonesia secara berurut dari urutan tertinggi masing-masing Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Faktor Penyebab IDI Sulsel
Menanggapi fluktuatifnya nilai IDI Sulsel dari tahun ke tahun, Sekretaris Badan Kesbangpol Sulsel, Ansar, mengungkapkan faktor penyebabnya.
Salah satu di antaranya, beberapa produk peraturan kepala daerah di kabupaten/kota yang dianggap menghambat kebebasan berkeyakinan.
“Maka, perlu koordinasi Pokja IDI untuk menyikapi dinamika faktual ini,” kata Ansar.
Selain itu, Sulsel merupakan salah satu provinsi dengan frekuensi unjuk rasa tinggi.
Namun, kata Ansar, sebagian besar pemicunya adalah isu-isu berskala nasional, bukan lokal.
Menurut Ansar, IDI telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para Gubernur.
Hal ini bertujuan agar kepala daerah lebih fokus dalam mengawal transisi dan stabilitas demokrasi di wilayah masing-masing.
Target 2025
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah pusat tengah menyiapkan skema reward atau penghargaan.
Reward bagi daerah yang berhasil mencapai kategori IDI “tinggi” pada penilaian tahun 2025. Pengumuman hasil penilaian baru pada April 2026.
Pada 2025, pemerintah mematok target pada angka 81,69 hingga 85,23. Harapannya, bisa meningkat menjadi 83,42 hingga 86,96 pada 2029.
Indeks Demokrasi Indonesia
Sekadar informasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dijalankan oleh BPS, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), dan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).
IDI menjadi instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan fenomena riil di lapangan.
Ada 22 indikator untuk menilai IDI dengan tiga indikator utama yakni kebebasan sipil, kesetaraan hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Aspek kebebasan sipil mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan.
Aspek kesetaraan hak politik yakni hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Kemudian aspek lembaga demokrasi mencakup pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi, serta peran peradilan yang independen. ***
