MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Total utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat sebesar Rp 1.36 triliun.
Pemprov Sulsel berkomitmen menyelesaikan secara bertahap hingga 2027 agar tidak menjadi beban pembangunan.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menyampaikan pernyataan tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel untuk jawaban Pemprov atas Ranperda Petanggungjawban APBD 2024, di Gedung DRPD Sulsel, Selasa (8/7/2025) malam.
Selain Ranperda Pertanggungjawban, juga Ranperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Aset Daerah
Dalam menyampaian jawaban, Wakil Gubernur Sulsel juga mengungkapkan penataan aset daerah yang butuh perhatian serius.
Menurut Fatmawati, banyak aset yang secara administratif tercatat. Namun sulit terjangkau secara fisik karena berada di wilayah terpencil.
“Ada aset kita yang masih tercatat tapi secara fisik sulit menjangkaunya. Sertifikasi dan penataan aset ini akan terus kami lakukan, demi kejelasan status dan nilai aset,” jelas Fatmawati seperti dilansir Situs Pemprov Sulsel.
Pendapatan Daerah
Untuk pendapatan daerah, Fatmawati mengemukakan, berdasarkan laporan realisasi 2024, Pemprov Sulsel mencatatkan pendapatan sebesar Rp 9,9 triliun atau 98,33 persen dari target Rp 10,16 triliun.
Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp 5,375 triliun atau 97,42 persen dari target PAD.
Dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp 9,8 triliun atau 97,48 persen dari pagu sebesar Rp 10,056 triliun.
Kemudian belanja pegawai mendominasi dengan nilai Rp 3,79 triliun (99,54 persen), kemudian belanja barang dan jasa sebesar Rp 2,082 triliun (93,31 persen).
Penerimaan dan Pengeluaran
Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp 27,297 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp133,877 miliar atau 99,91 persen.
Fatmawati juga mengemukakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2024 sebesar Rp 84,83 miliar.
Tentang keberhasilan Pemprov Sulsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut, Fatmawati itu merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas.
RPJMD 2025-2029
Terkait RPJMD 2025–2029, Fatmawati menyebut penyusunan lebih lanjut dokumen perencanaan tersebut berdasarkan regulasi.
Termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Penyusunan dokumen ini dengan mempertimbangkan isu strategis daerah dan selaras dengan RPJMN,” ujarnya, seraya berharap dukungan DPRD agar cepat secepatnya mengesahkannya.
DPRD Memahami dan Menerima
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan mayoritas fraksi memahami dan menerima jawaban Pemprov Sulsel.
“Hal-hal teknis akan dibahas lebih rinci di Pansus (panitia khusus). Kami mengapresiasi penjelasan Ibu Wagub yang sangat komprehensif,” ujarnya.
Sejumlah fraksi seperti Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Fraksi Harapan menyatakan sepakat agar pembahasan melanjutkannya ke tingkat Pansus. ***
