MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR– Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga Non-ASN di sektor kesehatan. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat masuk yang diajukan oleh Barisan Muda Kesehatan Indonesia.
Rapat berlangsung di ruang Komisi A DPRD Kota Makassar dengan menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Rabu (15/01/2025)
DPRD Makassar Dorong Kebijakan Inklusif
Ketua Komisi A, A. Pahlevi, menegaskan pentingnya formulasi kebijakan yang dapat mengakomodir tenaga Non-ASN di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan teknis.
“Kami berharap BKPSDMD segera merumuskan kebijakan yang memastikan kesejahteraan tenaga Non-ASN di Kota Makassar. Mereka memiliki peran vital dalam pelayanan publik dan perlu mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujar Pahlevi.
Komitmen Pemerintah Kota
Dalam diskusi ini, berbagai usulan dan solusi dibahas demi meningkatkan status kepegawaian tenaga Non-ASN, termasuk kemungkinan pengangkatan menjadi pegawai tetap serta peningkatan kesejahteraan mereka.
Pemangku kepentingan berharap kebijakan yang dirancang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin kesejahteraan para tenaga kesehatan Non-ASN yang selama ini berkontribusi besar dalam pelayanan kesehatan di Kota Makassar.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan langkah konkret segera diambil untuk memberikan kepastian bagi tenaga Non-ASN, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar. ***
