MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Sebanyak 711.770 orang miskin di Sulsel, menurun 24.700 orang dari angka sebelumnya. Namun, angka kemiskinan justru meningkat di wilayah perkotaan.
Sesuai data BPS Sulsel per September 2024, angka kemiskinan di Sulawesi Selatan tercatat menurun menjadi 7,77 persen dari 8,06 persen per Maret 2024.
Namun angka kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen.
Data ini diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, di Makassar, Jumat (16/5/2025) lalu.
10 Kabupaten Penduduk Miskin Tertinggi
Fatmawati mengemukakan 10 daerah dengan penduduk miskin tertinggi menjadi perhatian khusus Pemprov Sulsel.
Dari 10 daerah tersebut, Kabupaten Pengkajene dan Kepulauan (Pangkep) menempati posisi tertinggi dengan persentase masyarakat miskin 12,41 persen.
Kemudian, disusul Kabupaten Jeneponto 11,82 persen lalu Kabupaten Luwu 11,7 persen.
Tujuh kabupaten lainnya secara berurutan masing-masing Enrekang, Luwu Utara, Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.
Multidimensi
Menurut Fatmawati, kemiskinan di Sulawesi Selatan bersifat multidimensional dan kompleks. Bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan masyarakat.
Fatmawati menguraikan faktor penyebab kemiskinan di Sulawesi Selatan masing-masing:
1. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan;
2. Terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi;
3. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara perkotaan dan daerah terpencil;
4. Ketergantungan pada sektor informal dan pertanian tradisional tanpa jaminan perlindungan sosial dan akses pembiayaan;
5. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan.
Solusi
Solusi untuk penyelesaian masalah ini, Wagub Sulsel mengemukakan Pemprov Sulsel menyusun strategi penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemprov Sulsel, menurut Fatmawati menyusun strategi penanggulangan kemiskinan melalui tiga pilar utama.
Pilar Pertama
Pilar pertama dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
Selain juga memberikan bantuan sosial tepat sasaran berbasis data kesejahteraan.
Pilar Kedua
Pilar kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.
Pemprov juga melaksanakan pelatihan keterampilan kerja, terutama bagi generasi muda.
Kemudian hal penting adalah akses permodalan usaha mikro dan produktivitas pertanian dengan teknologi tepat guna.
Pilar Ketiga
Pilar ketiga adalah penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui kegiatan intervensi wilayah spesifik berbasis data spasial.
Strategi ini melalui penataan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan tertinggal.
Kemudian pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka keterisolasian wilayah, dengan pendekatan integratif dan multisektor. **
