MAKASSARCHANNEL, BONTOSUNGGU JENEPONTO – Sebanyak 110 personel Polda Sulsel ke Jeneponto melakukan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kasi Humas Polres Jeneponto, AKP Bakri, Selasa (13/2/2024), mengatakan, Polda Sulsel mengirim 110 personel dalam rangka pengamanan di TPS.
Sebanyak 110 personel Polda Sulsel ke Jeneponto sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO).
Personel Polda Sulsel sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO) itu hadir dalam apel pergeseran pasukan di halaman Mapolres Jeneponto, Selasa (13/2/2024).
Selain mengamankan TPS, personel BKO tersebut akan menyebar ke jajaran Polsek di Kabupaten Jeneponto sebagai cadangan mengantisipasi kejadian genting.
“Juga untuk perkuatan pengamanan kewilayahan,” ucapnya terkait datangnya 110 personel Polda Sulsel ke Jeneponto.
Operasi Mantap Brata
Operasi Mantap Brata atau tahapan pemilu ini juga melibatkan prajurit TNI, pemerintah setempat, dan instansi terkait.
“Operasi Mantap Brata merupakan operasi kepolisian tertinggi karena dianggap sebagai pesta demokrasi terbesar yang menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia,” katanya.
Selain itu, AKP Bakri melanjutkan, “Pasukan BKO Polda Sulsel ini akan melakukan patroli massif demi kelancaran pelaksanaan pemilu 14 Februari.”
“Patroli sinergitas ke wilayah rawan terjadinya gangguan kamtibmas akan dilaksanakan secara intensif untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan suara,” tuturnya.
Kabag Ops Polres Jeneponto, Kompol Abdul Halim, memimpin apel pergeseran pasukan (serpas).
Sebelumnya, Senin (12/2/2024), Kapolres Jeneponto AKBP Budi Hidayat memimpin apel serpas pengamanan 325 personel jajarannya.
Mereka bertugas mengamankan TPS di 11 kecamatan di Jeneponto.
TPS Rawan
Bawaslu Sulsel petakan TPS rawan pada Pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Hasilnya, ada tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi.
Selanjutnya, sebanyak 14 indikator yang banyak terjadi dan satu indikator yang tidak banyak terjadi, tapi tetap perlu diantisipasi.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap tujuh variabel dan 22 indikator.
“Ini diambil dari 26.357 TPS di Sulsel. Ada 7.326 TPS dikategorikan rawan,” kata Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Senin (12/2/2024).
Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama enam hari, mulai tanggal 3 sampai 8 Februari 2024.
Indikator TPS Rawan
Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, DPK, dan KPPS di luar domisili).
Kedua, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi). Ketiga, kampanye (politik uang dan/atau ujaran kebencian di sekitar TPS).
Keempat, netralitas (penyelenggara, ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa).
Kelima, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan).
Keenam, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik, perusahaan, dekat dengan posko, rumah tim kampanye peserta pemilu, dan atau lokasi khusus).
Ketujuh, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut. (din )