MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Fatmawati Rusdi meminta tim pengendali inflasi dan tim digitalisasi daerah bergerak cepat hadapi potensi kenakan harga jelang Idul Adha.
Fatmawati minta langkah cepat dan kolaboratif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Wagub mengemukakan penegasan itu dalam sambutannya pada High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (28/5/2025).
“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” tegas Fatmawati.
Rapat ini dihadiri bupati/wali kota, Forkopimda, serta pimpinan OPD se-Sulsel.
Inflasi di Sulsel
Fatmawati mengemukakan inflasi Sulsel per April 2025 tercatat 1,91 (bulanan ) dan 2,28% (tahun).
“Ini masih dalam rentang target nasional. Namun trennya terus meningkat dan harus diwaspadai. Saya minta intervensi lebih awal dan tepat sasaran,” tegas Fatmawati.
Fatmawati menyebutkan komoditas seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng menjadi penyumbang utama inflasi.
Untuk itu, Pemprov meminta daerah memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan, jika terdapat gangguan distribusi.
Gerakan Pangan Murah
Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan optimalisasi pemanfaatan data dari Sigap Sultan.
Sigap Sultan adalah aplikasi neraca pangan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.
Digitalisasi Bukan Sekadar Alat
Fatmawati menyebut mengatakan digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan strategi kunci meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” ujarnya.
Ia mendorong daerah yang skor Indeks Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) masih rendah agar mempercepat digitalisasi, khususnya pembayaran Person to Government.
Roadmap Pengendalian Inflasi
Fatmawati menjelaskan melalui Roadmap Pengendalian Inflasi Sulsel 2025–2027, Pemprov mengintegrasikan empat pilar pendekatan utama.
Pilar pertama adalah keterjangkauan harga, melalui penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta digitalisasi sistem pembayaran
Hal ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Pilar kedua adalah ketersediaan pasokan, dengan menitikberatkan pada penguatan produksi pangan lokal, pelaksanaan program mandiri benih.
Selain itu, revitalisasi fasilitas penyimpanan seperti cold storage agar ketersediaan barang tetap terjaga, terutama pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Pilar ketiga adalah kelancaran distribusi melalui upaya perbaikan infrastruktur logistik, fasilitasi distribusi antarwilayah. Selain itu penguatan kerja sama antar daerah.
Pilar keempat adalah komunikasi efektif, mencakup integrasi data harga dan pasokan, edukasi publik, serta penguatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Keempat pilar ini, menurut Fatmawati, membentuk strategi terpadu Pemprov Sulsel menjaga stabilitas harga.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. ***
