MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dorong Ketua Mahkamah Konstitusi hadirkan Presiden Jokowi dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024.
Presiden Jokowi itu kepala pemerintahan. Kalau presiden, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memang mendatangkan ke MK.
“Itu akan sangat ideal,” kata Todung Mulya Lubis usai persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Todung beranggapan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) yang mengemuka selama Pilpres 2024 juga menjadi tanggung jawab presiden sehingga ideal jika Majelis Hakim memanggil.
Ia berharap kehadiran Presiden Jokowi dapat menjawab pelbagai pertanyaan masyarakat terkait isu yang berkembang selama ini.
Belum Ada Tanda-Tanda
“Tapi, apakah ketua majelis mempertimbangkan itu, saya melihat tanda-tanda itu tidak kelihatan,” ujar kuasa hukum Ganjar-Mahfud itu.
Todung beranggapan MK merasa sudah cukup dengan memanggil empat menteri Kabinet Jokowi ke persidangan untuk dimintai keterangan soal bansos, Jumat 5 April 2024.
Empat menteri itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.
“Tapi kalau mau tuntas, ya harusnya hadirkan presiden Jokowi,” kata Todung.
Pastikan Empat Menteri Hadir
Sebelumnya Presiden Jokowi memastikan keempat menterinya bakal hadir dan mempersilakan anak buahnya menjelaskan soal pembagian bansos tersebut.
Presiden semua menteri akan hadir memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi.
“Semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Menurut Jokowi, khusus untuk Sri Mulyani, akan menjelaskan soal anggaran bansos. Risma akan lebih detail soal bansos secara umum.
“Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos akan jelaskan mengenai bantuan sosial. Nanti akan dijelaskan semuanya,” katanya.
Kompak
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024, kompak meminta menghadirkan empat orang menteri Jokowi.
Salah satu kebijakan pemerintah yang disorot oleh kedua pemohon itu ialah bombardir paket bansos jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai praktik politik gentong babi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. (aka)
