Perampingan struktur, menurut Harris, bukan berarti perampingan program ataupun anggaran.
“Justru program yang berkualitas akan dipertahankan dan diperbesar skalanya sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Rincian kebijakan terkait keterpaduan pendidikan formal dan nonformal ini akan dipertajam dalam struktur organisasi dan tata kerja Kemendikbud yang baru.
Baca Juga :
Gerakan Penanaman Pohon Polda Sulsel
“Struktur dalam Kemendikbud dan setiap posisi di dalamnya akan memiliki indikator kinerja yang jelas, termasuk terkait peningkatan akses, pengembangan kualitas, dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal,” tutur Harris Iskandar dikutip dari laman Kemendikbud.
Atasi Kesenjangan
Pemerintah menghargai peran serta masyarakat dalam pendidikan membutuhkan berbagai bentuk dukungan. Salah satunya dapat disediakan melalui infrastruktur pendidikan formal.
Keterpaduan antara dua jalur pendidikan ini bukan berarti mengubah jalur pendidikan nonformal menjadi formal. Justru sebaliknya, Pemerintah ingin memerdekakan masyarakat dalam memilih bentuk pendidikan yang paling cocok untuk mereka.
