“Itu rata-rata yang wajar. Lalu kenapa muncul 1 Juli 9,8 juta, ini 20 kali lipat. Kemudian yang 31 Desember 10 kali lipat. 1 Januari 2,5 juta itu lima kali lipat. Kami sebut ini tidak wajar,” ucapnya.
Selain DPT tak wajar berkode khusus, Agus mengklaim menemukan 117.333 KK manipulatif dan 18,8 juta data invalid di lima provinsi.
Baca Juga :
Kepala Balai PAUD dan Dikmas se Indonesia Ngumpul di Makassar, Mereka Lakukan Ini
“Data itu harusnya diperbaiki karena kalau tidak menjadi rusak. Sehingga kami datang ke KPU dan kami katakan data ini jumlah tidak wajar namun mereka tetap bertahan dengan data yang dimiliki,” tuturnya.
Namun demikian, saksi tersebut tak dapat memastikan apakah sejumlah nama-nama dengan identitas invalid tersebut menggunakan hak pilih.
“Kami tidak tahu yang mulia,” kata Agus ketika ditanyakan Hakim MK Aswanto. (din)
