“Untuk melihat pola pengembangan karirnya apakah ke atas, ke samping atau vertikal,” tuturnya.
Bahkan kata mantan Sekretaris Disdik era Irman Yasin Limpo tersebut, semua ASN harus dilakukan pemetaan. Pejabat eson III, pengawas hingga fungsional. Asesmennya, dinilai langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga akan melibatkan Dewan Pendidikan.
Penilaiannya mulai dari standar kompetensi kepsek, kemampuan managerial, hingga sosial kultural.
Berita Terkait:
Isi 15 Posisi Eselon II, Pemprov Sulsel Buka Lelang Jabatan
Sebagai informasi, dalam asesmen ini tidak semua kepala sekolah bisa mengikuti. Ada syarat yang diberlakukan, minimal memiliki NUPS.
“Kalau tidak penuhi syarat itu, berarti tidak dipanggil. Minimal juga harus berstatus sebagai guru penggerak,” katanya.
Syarat utama untuk menjadi kepala sekolah adalah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS) dan atau berstatus sebagai guru penggerak.
“Yang belum punya NUKS itu kita Plt kan dulu kepala sekolahnya,” tegasnya. (her)
