MAKASSARCHANNEL – Presiden Rusia Vladimir Putin mengembangkan aplikasi pengiriman pesan menggantikan WhatsApp dan Telegram. Proyek ini merupakan bagian dari upaya kedaulatan digital Rusia.
Rencana ini telah mendapat persetujuan Duma (Parlemen). Putin menandatangani undang-undang yang mengesahkan pengembangan aplikasi tersebut, Selasa (24/6/2025).
Terintegrasi Layanan Pemerintah
Mengutip The Economic Times, aplikasi pengiriman pesan ini akan terintegrasi dengan layanan pemerintah.
Rusia telah lama berupaya membangun kedaulatan digital.
Ingin mengganti platform asing menyusul beberapa perusahaan barat hengkang dari dari pasar Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina Februari 2022.
Tidak Terbatas Aplikasi Pesan
Seorang anggota parlemen Rusia mengatakan aplikasi dikembangkan negara tersebut akan memiliki fungsionalitas yang tidak ada pada WhatsApp dan Telegram milik Meta.
Aplikasi sisial ini tidak terbatas pada sekadar platform pengiriman pesan, akan terintegrasi secara luas dengan layanan digital nasional dan kota Rusia.
Pengguna akan dapat memverifikasi identitas mereka, serta menandatangani dokumen elektronik.
Bahkan aplikasi ini menjadi sarana transaksi, pengguna bisa melakukan pembayaran, juga bisa mengakses portal pemerintah seperti Gosuslugi.
Para pejabat telah menyatakan bahwa layanan ini akan memerlukan persetujuan pengguna, meskipun tetap ada aspek privasi.
Aplikasi ”Vlad”
Belum ada nama resmi aplikasi yang dukungan pemerintah Rusia ini.
Mengutip Bussunesstoday.in, pengganti WhatsApp dan Telegram ini ini punya nama ”Vlad”.
Bussunesstoday.in memberitakan para pengamat memerkirakan langkah ini nantinya akan memaksa masyarakat Rusia untuk beralih ke platform ”Vlad”.
Reaksi Kelompok Aktivis
Kebijakan Pemerintah Presiden Putin mendapat reaksi penolakan dari kelompok aktivis hak digital dan kritikus pemerintah.
Mikhail Klimarev, Direktur Internet Protection Society, kelompok hak digital Rusia, memperkirakan Rusia akan memperlambat kecepatan WhatsApp dan Telegram. Tujuannya mendorong orang beralih ke aplikasi yang dikembangkan.
Pemerintah Rusia bahkan dapat saja memblokir WhatsApp dan Telegram sepenuhnya. Memaksa masyarakat Rusia untuk mengadopsi platform milik negara.
Kontrol Internet
Kelompok hak digital juga menilai langkah ini akan membuat kontrol ketat terhadap penggunaan internet seperti di di Tiongkok.
Pemerintah Rusia akan menciptakan dominasi aplikasi domestik dan membatasi bahkan melarang platform asing.
Para kritikus mengatakan fakta bahwa Rusia akan menjalankan kontrol negara terhadap informasi yang berisiko terhadap hak privasi dan kebebasan pribadi.
Para aktivis berpendapat bahwa platform tersebut dapat digunakan untuk memantau percakapan pribadi.
Juga mengendalikan aliran informasi, dan membatasi akses ke sudut pandang global.
Sementara pemerintah Rusia bersikeras bahwa ”Vlad” akan aman dan berdasarkan pada persetujuan pengguna. ***
