Karena itu, hal paling mendesak saat ini, menurut Yusran adalah, pemerintah segera menguatkan regulasi dan implementasi SVLK di level usaha kecil dan petani hutan rakyat. Bagaimana memberikan kemudahan atau insentif kepada usaha menengah dan mikro ketika mengimplementasikan SVLK.
Upaya memperkuat SVLK, perlu dilakukan dengan peran multipihak, karena SVLK itu sendiri adalah sistem yang dibangun bersama para pemangku kepentingan.
”Diperlukan peran parapihak seperti pemerintah, LSM, lembaga donor, dan industri kayu untuk mendorong dan membantu petani hutan rakyat mengimplementasikan SVLK,” ungkap Yusran.
Berita Terkait :
Hutan Pinus Rumbia Jeneponto Terbakar
Dalam review beberapa hasil penelitian, Yusran mengaku, menemukan masalah lain yang juga masih menjadi kendala SVLK yakni masih terbatasnya informasi tentang SVLK bagi petani hutan rakyat.
“Secara kelembagaan, pengelola hutan rakyat juga masih lemah. Persoalan ini terakumulasi dengan masih mahalnya biaya pengurusan sertifikasi SVLK, sementara permintaan pasar terhadap kayu bersertifikasi SVLK dari hutan rakyat masih terbatas,” katanya.
Kebijakan yang berubah-ubah, serta belum sinkronnya kebijakan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan antar sektor, kata Yusran juga menjadi salah satu kesulitan implementasi SVLK.
