Dikatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS terungkap bahwa kebijakan anggaran belanja belum berdasarkan prinsip money follows program. Bahkan, hampir seluruh program tidak jelas indikator kinerjanya.
Ketua Komisi I DPRD Takalar ini mengatakan, “Nyaris seluruh OPD diberi anggaran tidak mengacu kepada program prioritas, tetapi diberi penganggaran berdasar selera dan keinginan atasan, sehingga beberapa OPD tidak dapat menganggarkan belanja wajib seperti pembayaran rekening listrik. Bahkan ada yang hanya mampu menganggarkan pembayaran listrik selama dua bulan.”
Berita Terkait :
Panitia Hak Angket DPRD Takalar Panggil Lagi Bupati Syamsari
Dalam kondisi seperti ini, lanjut Nurdin, mau tidak mau seluruh OPD hanya mampu menyusun
anggaran berdasarkan sistem money follow function. Sehingga Fraksi Takalar Hebat berpendapat, apa yang disampaikan oleh Bupati dalam Nota Pengantar Keuangan sangat teoritis dan sarat
kamuflase.
“Hal ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat. Apalagi dengan penyebaran Covid-19 yang semakin mengancam keselamatan nasional yang cenderung mengarah kepada terjadinya bencana sosial,” tegas Nurdin.
“Tiga tahun kebijakan anggaran belum bisa memberi titik terang untuk terwujudnya Takalar Unggul, Sejahtera, dan Bermatabat. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penerapan manajemen pengembangan karir ASN justru melahirkan kebijakan mutasi yang tidak memberi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerjanya karena yang menjadi ukuran keberhasilan bukan lagi kinerja. Yang dibutuhkan hanyalah kerja-kerja yang sifatnya asal bapak senang,” tegas,” Nurdin.
