MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – DPW Partai Keadilan Sejahtera, PKS ajak PAN dan Hanura bangun koalisi di Pilkada Makassar 2024 pada Pilkada Serentak 2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan partai untuk mengusung calon kepala daerah sendiri.
Syaratnya hanya perolehan suara minimal 6,5 persen dari 1.036.965 jiwa atau DPT Kota Makassar.
PKS hampir pasti akan masuk arena Pilwali Makassar 2024 setelah mendapatkan enam kursi atau 79.671 total suara pada Pileg Februari lalu.
Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid menegaskan akan ada poros keempat di Pilwali Makassar. PKS mengaku menjajaki dua partai itu.
Masih Penjajakan
“Kita akan lihat nanti sejauh mana kita bisa berkolaborasi dengan partai lain. Sampai saat ini masih penjajakan,” kata Amri, Sabtu (24/8/2024).
“Adapun menggandeng partai lain peluangnya yang tersisa PAN dan Hanura,” lanjut Amri.
Amri belum mempunyai pendamping di Pilwali Makassar. Olehnya itu, tawaran kursi wakil menjadi sangat potensial untuk menggandeng partai lain.
Tawaran kursi wakil wali kota bisa membuat partai lain tergiur. Bahkan partai yang telah mempunyai jagoan.
PKS ingin calon pendamping dari birokrat. Untuk melengkapi duet antara politisi dan birokrat beberapa nama masuk dalam radar PKS.
“Sejauh ini kita baru akan berusaha mencari posisi wakil aja dulu untuk membersamai kandidat PKS,” ujar Amri Arsyid.
Pendamping Birokrat
Ada beberapa nama birokrat yang punya niat maju Pilwali Makassar. Yakni Irwan Adnan, Andi Mukti, dan Rahman Bando.
“Beberapa nama ini ada Andi Mukti, Irwan Adnan, Rahman Bando yang insyaAllah juga masuk ke dalam kandidat kita,” kata Amri.
Tidak hanya itu, dengan adanya putusan MK ini, membuka kesempatan bagi partai non parlemen.
Partai non Parlemen, yaitu Gelora, PSI, Buruh, Ummat, Garuda, PKN, dan PBB.
Walaupun tidak mendapatkan kursi, tapi tetap mempunyai kekuatan di akar rumput.
“Kita juga akan koalisi dengan partai non parlemen seperti partai Ummat juga partai Buruh,” pungkas Amri. (mun)
