Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto sejatinya adalah sebuah visi mulia untuk masa depan bangsa. Hanya saja, butuh piring sehat makan bergizi gratis.
Di atas kertas, tujuannya sangat strategis, yaitu memutus rantai stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun generasi Indonesia Emas 2045.
Namun, ironi pahit kini membayangi niat luhur tersebut. Alih-alih menjadi asupan gizi, makanan yang didistribusikan justru menjadi sumber petaka bagi ribuan anak, dengan laporan kasus keracunan yang melonjak drastis dari bulan ke bulan.
Fakta ini adalah alarm yang menandakan bahwa ada jurang menganga antara konsep ideal dan pelaksanaan di lapangan.
Kasus keracunan massal ini bukanlah sekadar kecelakaan teknis di dapur. Akar masalahnya jauh lebih dalam, yaitu tata kelola yang rapuh dan terindikasi sarat praktik lancung.
Laporan Ombudsman RI mengenai adanya “calo-calo yayasan” yang bermain dalam penunjukan mitra dapur membuka tabir bahwa sistem ini rentan disusupi para pemburu rente (https://nasional.kompas.com/read/2025/09/28).
Praktik inilah yang memaksa penyedia jasa memangkas kualitas bahan baku dan mengabaikan standar higienitas demi menutupi biaya tak resmi.
Korban Sistem
Dengan demikian, ribuan anak yang jatuh sakit bukanlah korban kelalaian, melainkan korban dari sebuah sistem yang membiarkan margin keuntungan calo lebih penting daripada kesehatan generasi penerus bangsa.
Tanpa pembenahan pada pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum, program andalan ini berisiko menjadi warisan kegagalan yang memilukan, di mana niat baik terkubur oleh tata kelola yang bobrok.
Kenyataan pahit ini bukanlah anomali. Data Badan Gizi Nasional (BGN) melukiskan gambaran yang suram, sepanjang Januari hingga September 2025, 70 insiden keamanan pangan telah merenggut kesehatan 5.914 anak. Wabah ini menyebar luas, dari 1.307 korban di Sumatera, 3.610 di Jawa, hingga 997 anak di Indonesia timur.
Penulis miris melihat data ini, yang menggambarkan potret penderitaan ribuan keluarga. Di balik setiap angka, ada seorang anak yang terbaring sakit, ada orang tua yang cemas dan ada kepercayaan publik yang terkikis.
Kegagalan memastikan keamanan pangan adalah kegagalan memenuhi tanggung jawab paling dasar negara, yaitu melindungi masa depan bangsanya.
Memang, pemerintah tidak tinggal diam. Respons cepat Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat darurat sekembalinya dari luar negeri patut diapresiasi.
Langkah-langkah yang diumumkan, seperti menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, evaluasi juru masak, dan perbaikan sanitasi, terdengar konkret.
Sebagian pihak mungkin merasa tindakan ini sudah cukup. Namun, pertanyaan mendasar harus diajukan: mengapa langkah-langkah fundamental ini baru diambil setelah ribuan anak menjadi korban?
Fakta bahwa standar kebersihan, sterilisasi alat makan, hingga Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) baru menjadi fokus setelah krisis meledak adalah pengakuan atas kelemahan fatal dalam perencanaan dan implementasi awal. Ini adalah tindakan reaktif. Bukan proaktif.
Bagi Penulis, standar kualitas seharusnya menjadi syarat mutlak sejak hari pertama, bukan sekadar bahan evaluasi setelah bencana terjadi. Inilah benang merah dari persoalan yang sebenarnya, sistem pengawasan yang lumpuh. Karena itu, moratorium sementara program menjadi langkah relevan sekaligus mendesak.
Moratorium
Penulis yakin, moratorium bukan ajakan untuk menghentikan niat baik. Anggaplah sebagai pit stop penting dalam balapan panjang, agar kendaraan besar bernama MBG dapat mencapai garis finis Indonesia Emas 2045 dengan selamat.
Waktu jeda harus digunakan untuk merancang dan menerapkan sistem pengawasan independen yang ketat, transparan, dan efektif di seluruh Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi strategis bagi visi Indonesia Emas 2045, namun akan kehilangan makna bila yang disajikan kepada anak-anak justru makanan yang membahayakan mereka.
Inilah momentum membangun ulang MBG agar benar-benar kokoh, sehingga setiap suapan nasi yang diterima anak Indonesia adalah suapan yang aman, bergizi dan mendukung masa depan mereka.
Syahdan, legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo juga akan diuji oleh kemampuannya mengubah krisis ini menjadi kemenangan, yang tercermin dalam senyum sehat anak-anak Indonesia saat menikmati makanan bergizi tanpa rasa waswas.
*) Adekamwa adalah Humas Pusjar SKMP LAN
