MAKASSARCHANNEL – Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand mengambil keputusan menonaktifkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.
MK Thailand menonaktifkan Paetongtarn, Selasa (1/7/2025) sambil menunggu penyelidikan pelanggaran etik atas kasus bocornya percakapan telepon Paetongtarn dengan pemimpin senior Kamboja, Hun Sen.
Skorsing jabatan ini sambil menunggu proses penyelidikan sampai pada kemungkinan Paetongtarn dimakzulkan.
15 Hari
Menutip laporan NPR, para hakim MK memberikan suara bulat untuk penyelidikan pelanggaran etik. MK memberi Paetongtarn waktu 15 hari untuk memberikan bukti yang mendukung kasusnya.
Paetongtarn menghadapi ketidakpuasan publik atas penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja, yang melibatkan konfrontasi bersenjata pada 28 Mei yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Dalam proses negosiasi dengan pemimpin senior Kamboja, percakapan telepon mereka bocor ke publik sehingga memicu kontroversi dan protes besar-besaran.
Menerima
Paetongtarn tidak memberikan reaksi atas keputusan MK ini. Putri mantan Perdana Menteri Taksin Shinawatra ini mengatakan dia menerima dan mengikuti proses tersebut meskipun, tidak ingin pekerjaannya terganggu.
Wakil Perdana Menteri Suriya Jungrungruangkit kemungkinan akan menjadi pelaksana tugas perdana menteri meskipun belum ada konfirmasi resmi.
Paetongtarn juga menduduki posisi menteri kebudayaan selain perdana menteri dalam Kabinet yang baru. Ia mengatakan bahwa ia ingin mempromosikan budaya Thailand dalam skala global.
Sebelumnya Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mendukung perombakan kabinet sebuah partai besar meninggalkan pemerintahan koalisi Paetongtarn, akibat kasus kebocoran panggilan telepon tersebut. ***
