MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Pemprov tawarkan ruang pola untuk Paripurna DPRD Sulsel membahas APBD Perubahan 2025.
Sekprov Sulsel Jufri Rahman, Sabtu (30/8/2025), memastikan, roda pemerintahan legislatif dan eksekutif, pascapembakaran Gedung DPRD Sulsel, akan tetap berjalan.
Agenda Rapat Paripurna Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Senin (1/9/2025) akan tetap berlangsung.
“Kita pastikan gedung DPRD tak bisa dipakai paripurna. Jadi kita usulkan kalau bukan daring kita pakai Ruang Pola di kantor Gubernur,” usul Jufri Rahman Sabtu (30/8/2025).
Usulan paripurna dengan cara daring, seperti masa pandemi COVID-19, juga jadi salah satu pilihan.
Agenda Strategis Tak Berubah
Menurut Jufri rahman, dari hasil koordinasi sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua DPRD Andi Rahmatika Dewi, Jumat (29/8/2025) malam, agenda strategis pembahasan APBD belum berubah.
Agenda paripurna pembahasan APBD Perubahan bakal berlangsung di gedung utama DPRD, pukul 09.00 Wita.
Teknis Agenda itu sudah terjadwal. Sekwan dan Sekprov sudah sepakat sejak awal pekan ketiga Agustus 2025.
Menurut Jufri Rahman, nomenklatur dasar pemerintahan itu adalah legislatif dan eksekutif.
Pukul 19.00 Wita, sekwan DPRD pimpinan DPRD, gubernur, wakil gubernur dan sekda juga menjadwalkan rapat koordinasi pimpinan, sebelum pengesahan.
“Ini harus berjalan tepat waktu, sesuai batas akhir dari pemerintah pusat,” ujar Jufri.
Rehabilitasi Gedung DPRD Sulsel
Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan, alokasi anggaran rehabilitasi atau rekonstruksi gedung DPRD akan masuk dalam daftar isian anggaran di APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026, yang akan dibahas akhir 2025 ini.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulsel Rahmatika Dewi menegaskan, agenda strategis DPRD dan Pemprov Sulsel, tetap dan belum berubah.
Venue Agenda itu tidak berlangsung di ruang Paripurna DPRD Sulsel, menyusul insiden terbakarnya dua gedung kantor 85 anggota DPRD Sulsel, Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.
Agenda lain, Senin malam, pimpinan DPRD, pimpinan 9 fraksi, pimpinan 6 Komisi dan badan parlemen juga belum berubah.
“Sejauh ini, belum ada perubahan. Tadi malam saya sama Pak Gubernur hingga jam 3 subuh.” ujar Rahmatika, Sabtu (30/8/2025) pagi.
Data Tingkat Kerusakan
Paripurna DPRD wajib diikuti 5 pimpinan DPRD Sulsel 6 komisi, 5 badan, pimpinan 9 fraksi dan sekwan, .
Selain itu paripurna juga dihadiri Gubernur, wakil gubernur, sekda, para asisten, dan kepala SKPD.
Dia mengatakan, pagi ini pihaknya berkoordinasi dengan pimpinan DPRD provinsi dan wakil gubernur Fatmawati Rusdi, serta Sekprov Jufri Rahman dan Sekretaris DPRD Provinsi.
Hingga pagi ini, pimpinan DPRD masih mendata dan tahap mendokumentasikan awal level kerusakan gedung DPRD.
Pagi tadi, dua staf sekretariat DPRD terlihat mendokumentasi dan mendata tingkat kerusakan dua gedung.
Mengaku Tegang
Tiga rumah dinas pimpinan DPRD Sulsel di timur gedung utama, tidak mengalami kerusakan berarti.
“Saya hanya tegang kodong, sebab dua wakil ketua (DPRD) tinggal di belakang,” ujar Cicu.
Dua wakil ketua itu adalah Andi Fauzi Wawo (Fraksi PKB) dan Sufriadi Arif (Fraksi PPP).
Dua wakil lainnya, Rahman Pina (Fraksi Golkar) dan Yasir Mahmud (Fraksi Gerindra) tidak bermukim di rumah dinas komplek DPRD Sulsel.
Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi Nasdem menempati rumah dinas di Jl Jenderal Sudirman, Makassar. ***
