Pada tanggal 15 April 2019, lanjut Nompo, BPN menolak memberikan keterangan kepada saya kecuali penyidik kepolisian karena warka penerbitan sertifikat pada dasarnya dokunen negara.
Setelah saya mengadu ke Polres Takalar pada tanggal 16 Juli 2019, sesuai hasil penyelidikan, kata Nompo, maka jelaslah bahwa sertifikat yang berstatus hak pakai yang dimilki Pemda salah letak. Harusnya berada di Persil 10 atas nama Sirajuddin Bundu, bukan di Persil 11 atas nama Karesunggu Dg Sugi.
Nompo mengatakan, “Sangat penting untuk diketahui publik agar tidak salah menilai atas kejadian penutupan sekolah tersebut. Tidak ujug-ujug akan tetapi proses yang panjang.”
Dihalangi Bertemu Bupati
Lelaki yang mengaku besar di rantau ini menjelaskan juga bahwa tanggal, 28 Agustus 2019, ketika sekolah dia tutup, hadir laki-laki yang mengaku pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Kemudian pada hari Jumat 30 Agustus 2019, dia dikabari oleh Lurah Canrego, Andi Jemma, bahwa Camat Polsel Baharuddin Limpo akan pertemukan dengan Bupati Takalar. Namun setelah tiba di luar ruang kerja bupati, Camat Baharuddin Limpo mengatakan, hanya dirinya diizinkan ketemu Bupati. Sementara dia (Nompo) diantar ke Kantin Pemda yang terletak di samping kantor bupati untuk diwawancarai staf humas.
“Jelas saya kecewa dengan perlakuan mereka terhadap saya,” kata Nompo.
Usai mendengar penjelasan Nompo kronologis penutupan sekolah tersebut, Direktur LK2P Yusuf Karma, kepada MAKASSARCHANNEL.COM mengatakan, masyarakat Takalar jangan terlalu banyak berharap dari Pemerintah Takalar saat ini, karena pasangan SK-HD masih sibuk dengan hal-hal bersifat normatif tidak substantif.
Baca Juga :
Trump Sebut Pemakzulan Omong Kosong
“Yang paling nyata adalah, penempatan pegawai (ASN-Aparat Sili Negara) saja, tidak berdasarkan sistem merit, akibatnya terpidana korupsi diberi penghormatan (dipromosikan) jabatan. Cilakanya lagi ditempatkan di posisi strategis,” kata Yusuf Karma.
Yusuf Karma, yang akrab disapa Om Punna oleh aktivis di Takalar mengatakan, “Ada jejak digital tentang P22 SK-HD, kala kampenye dulu. Pasangan ini dengan lantang berjanji akan menaikan IPM Takalar, sementara faktanya, mereka tak berempati terhadap anak cucu kita yang saat ini berteduh di bawah kolom rumah demi menyongsong masa depannya.”
Menjawab pertanyaan, dengan senyum khasnya Om Punna mengaku, “Karena saya kader Nasdem yang ikut memperjuangkan pasangan ini, sehingga kewajiban saya untuk mengingatkan SK-HD akan janji yang didengung-dengungkan saat kampanye.”
Terkait kegiatan anak-anak muda Takalar yang tergabung di grup WhatsApp “Distak” yang merencanakan menggelar Rapat Akbar pada tanggal 22 Oktober 2019 untuk menelisik P22 SK-HD, Om Punna menegaskan, “Sebagai partai pengusung, tentu sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.” (kin)
