Kalaupun kelurahan dimekarkan menjadi desa, lanjutnya, lantas apa yang dimekarkan, apa dasarnya? Masa ayam bertelor bebek.
“Kita mau dorong agar pemerintah daerah mesti memikirkan kelurahan yang mulai tertinggal dengan adanya DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) karena di desa sudah ada dua pembiayaan pembangunannya,” katanya.
Baca Juga :
ToT Kapasitas Kedamaian Guru untuk Cegah Kekerasan di Sekolah
Nikson, sapaan akrab Nikson Sadli Karma, mempertanyakan, “Tinggal pemerintah membagi kewenangan yang mana mau diberikan ke desa.”
Nikson yang saat ini menjabat Direktur Lambusi, mengatakan, “Lucu klo utk mempercepat pembangunan lantas yg kepikiran malah memecah atau menggabung lalu dipecah lagi.”
Suara Masyarakat
Terpisah, Ketua komisi satu DPRD Takalar, Nurdin HS, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin(10/2/2020), mengatakan, “Birokrat harus fokus dengan agenda Pilkades yang telah disepakati jadwal pelaksnaannya.”
Menurut, Nurdin HS yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PPP Takalar ini, “Sudah dua kali agenda Pilkades batal. Tahun 2018 dan 2019 yang lalu dengan berbagai problem yang melilitnya. Padahal, kala itu anggaran telah siap.”
