Wanita yang berasal dari Partai Demokrat dan bergabung dalam Fraksi Takalar Hebat ini, mengaku heran terhadap birokrat sekarang.
“Saya tidak bilang pemerintahan, karena DPRD tidak mendukung ini, sedang Undang-undang menyatakan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan. Jadi permasalahan karena ada oknum birokratnya, khususnya leader birokrasi,” kata Husniah Rahman yang akrab disapa Tayu ini.
Baca Juga :
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik
Dia menyebut hal itu permasalahan karena ada oknum birokratnya, khususnya leader birokrasi.”
Salah satu pegiat NGO (Non Goverment Organisation), Nikson Saldi Karma, via whatsapp kepada media ini, menitipkan beberapa pertanyaan, sekaligus harapan.
“Jika rencana pemekaran desa dan kelurahan ini adalah inisiatif Pemerintah Kabupaten, mesti mempunyai dasar yang kuat. Misalnya ada kajian yang bisa dipertanggubjawabkan secara akademik dan tentu kajian ini jg menggunakan dana “ tentu bersumber dari uang rakyat juga. Mana hasil kajiannya,” tanyanya.
