MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Mengacu pada tema RKPD tahun 2027, arah kebijakan pembangunan Makassar fokus pada empat pilar utama.
Hal itu terungkap pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar 2027, di Hotel Claro Makassar, Kamis, (5/3/2026).
Forum tersebut menjadi instrumen memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan dokumen tahunan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Rahman Pina, dan Fadli Ananda hadir di forum tersebut.
Hadir pula Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifli Nanda, Ketua TP PKK Melinda Aksa, hingga jajaran pejabat lingkup Pemkot Makassar.
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan, Musrenbang mengusung tema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Menuju Masyarakat Unggul dan Berkelanjutan.
Empat pilar arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yakni; Pertama, akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan.
Kebijakan ini diarahkan pada percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berketahanan terhadap risiko bencana.
Fokus intervensi meliputi peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antar wilayah.
“Termasuk revitalisasi dan integrasi sistem drainase untuk pengurangan genangan dan banjir, serta penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi,” kata Munafri Arifuddin.
Kota Metropolitan
Kedua, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Pembangunan Makassar sebagai kota metropolitan harus memperhatikan prinsip ekologi demi menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Oleh karena itu, kebijakan diarahkan pada peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau.
Modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini merupakan determinan utama daya saing daerah.
Bertujuan meningkatkan kapasitas penduduk agar memiliki daya saing tinggi, sehat, dan berkarakter.
Selanjutnya, fokus kebijakan tahun 2027 diarahkan pada penurunan prevalensi stunting dan penguatan layanan kesehatan dasar.
Kemudian peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi, penguatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.
Transformasi Digital
Keempat, transformasi pelayanan publik berbasis digital meliputi integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi.
“Transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tutur Munafri.
Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan integrasi data kota dalam satu sistem Satu Data Makassar.
“Empat pilar utama kebijakan tersebut bermuara pada tujuan strategis yaitu terwujudnya Makassar yang unggul dan berkelanjutan,” kata Munafri.
Unggul dimaknai sebagai meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya daya saing daerah, penguatan investasi dan sektor unggulan.
Serta peningkatan pendapatan perkapita secara merata, sehingga Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan Indonesia Timur yang memiliki daya saing internasional.
Berkelanjutan dimaknai sebagai terjaganya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. ***
