MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI penyeimbang Pemerintahan Prabowo Subianto.
Hasto menyampaikan itu terkait pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang mengatakan, PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, ini berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang di tengah-tengah. Tidak menjadi oposisi atau pun koalisi pemerintahan.
PDI-P menurut Hasto tetap memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya.
“PDI Perjuangan baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025) usai lomba Soekarno Run.
Indonesia Tidak Kenal Oposisi
Hasto menjelaskan, PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah. Namun, Indonesia tidak mengenal oposisi maupun koalisi karena menganut sistem presidensial.
Sehingga, partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
“Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada check and balances yang dijalankan oleh PDI Perjuangan,” jelas politikus asal Yogyakarta ini.
Hasto menyatakan bahwa kritik juga kerap disampaikan ke dalam partainya. Sebagai contoh, saat perayaan hari ulang tahun partai, kritik juga terbuka dari masyarakat.
“Dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” tutur Hasto.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
Beda Masa Presiden SBY
Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet. Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Itu penegasan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menjadikan PDIP Penyeimbang Pemerintahan Prabowo.
“Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintahan Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Posisi politik PDI-P tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama. (aka)
