Hasbullah Bali (Foto : Ist)
MAKASSARCHANNEL.COM – Saya heran dengan sikap berbagai pemerintah daerah bila mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengacualian) dari BPK, merasa bangga. Padahal, itu bukan prestasi karena menerima uang, kemudian dibelanjakan sendiri, pasti baik.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Takalar, Ir Andi Noor Zaelan, di Sekretariat DPC PDIPTakalar, Jl Jenderal Sudirman Takalar, Kamis (16/7/2020).
Andi Noor Zaelan, mengatakan, “Daerah kita, sesuai pengakuan Bupati Syamsari, dalam rapat mendengar tanggapan Bupati atas pandangan fraksi di Gedung DPRD Takalar, baru-baru ini, bahwa permasalahan aset sehingga Pemkab Takalar mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Terpisah, mantan anggota DPRD Takalar, Hasbullah Bali, melalui telepon, Jumat (17/7/2020), mengatakan, “Walau saya belum melihat laporan BPK, namun permasalahan aset yang selalu jadi batu sandungan sejak keuangan daerah diaudit BPK, sudah tiga bupati; almarhum Ibrahim Rewa, Burhanuddin Baharuddin, dan Syamsari Kitta.”
Berita Terkait :
Bupati Takalar Tak Patuhi Putusan PTUN, Yusuf Karma Bilang Begini
Menurut politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Daeng Bali ini, “Aset yang belum tertata baik, termasuk di dalamnya lahan dan bangunan di belakang pengadilan yang telah diserahkan ke pengadilan dalam bentuk tukar guling, namun pengadilan belum menyerahkan lahannya ke Pemda.”
Daeng Bali menambahkan, “Perlu diingat, selain lahan ada juga uang Rp 300 juta, dalam bentuk timbunan. Selain itu, ada juga hal lain penyebab belum naik kelas. Yaitu, penataan atau pencatatan kendaraan dinas yang belum maksimal, namun tiap tahun terus bertambah randin.”
