MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri ingatkan warga Makassar waspadai cuaca ekstrem agar terhindar dari musibah.
Bahkan Munafri sudah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar memantau terus perkembangan di masyarakat.
Utamanya di titik rawan banjir. Appi minta buat lapor secara real time jika curah hujan terus meningkat.
“Tadi saya minta sama memang ke Kepala BPBD untuk update terus ke masyarakat bahwa akan ada cuaca ekstrem sehingga semuanya harus lebih berhati-hati,” ucap Munafri di Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Senin (17/3/2025).
Masyarakat Pulau
Munafri juga meminta agar arus lalu lintas bagi masyarakat pulau dipastikan aman pada kondisi seperti ini.
Tujuannya agar masyarakat terhindar dari bahaya gelombang tinggi. Juga untuk memastikan distribusi logistik bisa berjalan lancar hingga lebaran.
“Yang kedua di Pulau, dipastikan untuk lalu lintas ke pulau ini bisa aman supaya jalur distribusi logistik itu bisa lancar sampai Lebaran, itu yang saya minta sama BPBD,” ujar Appi.
Sebagai langkah mitigasi jika terjadi banjir, BPBD harus menyiagakan peralatannya untuk melakukan evakuasi.
Munafri berharap cuaca ekstrem kali ini tidak sampai menimbulkan bencana hidrometeorologi.
Ia menginginkan agar masyarakat bisa menyambut dan merayakan lebaran dengan tenang dan penuh suka cita.
“Biasanya di ujung-ujung musim hujan seperti ini curah hujannya tidak setinggi itu, tapi kita tidak tahu namanya alam tidak bisa memprediksi tapi yang harus kita pastikan adalah semua orang bisa merayakan lebaran bisa lebaran yang baik,” ujar Appi.
Gandeng Akademisi Unhas
Untuk penanganan jangka panjang di Makassar, Munafri menggandeng akademisi Universitas Hasanuddin.
Pekan lalu, ia sudah bertemu dengan jajaran Unhas membahas solusi permasalahan banjir di Makassar.
“Kita sudah bicara dengan Unhas Bagaimana caranya untuk kita bisa mengurangi wilayah banjir,” tutur Appi.
Dia berharap semua pihak terlibat dalam penanganan banjir. Apalagi ada beberapa otoritas yang juga punya kewenangan dalam menangani banjir, pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang.
“Semua pihak harus ikut tidak bisa cuma pemerinta kota saja, karena banyak kewenangan yang kita harus lintas kewenangan di sana,” tutupnya. (ade)
