MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Mega nangis Prabowo pulihkan nama baik Bung Karno, Proklamator Kemerdekaan RI.
Megawati mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Sebagai informasi, Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden pertama RI, Soekarno.
“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai Presiden RI pertama,” ujar Megawati.
Mega juga mengucapkan terima kasih kepada MPR RI yang sudah meluruskan sejarah terkait Soekarno.
Tuduhan Pengkhianatan
Yakni, lanjut dia, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Karena itulah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimana pun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ujar Megawati terisak.
Megawati mengingat betul sempat mencari keberadaan Soekarno ke Sekretariat Negara. Dia bertanya Soekarno yang dikabarkan ditahan karena dituduh mendukung PKI.
“Beliau presiden tiba-tiba waktu itu ditahan nggak tahu di Istana Bogor, ndak ada yang berani jawab,” kata Mega.
“Jadi kami keluarga waktu itu tidak tahu status Bung Karno itu saja makanya saya bilang jangan loh orang Indonesia mau berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi, nunggunyas aja keadilannya selama setengah abad lebih,” ujar Mega melanjutkan.
Ia menjelaskan kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo itu harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.
Sebaliknya, pihak keluarga Bung Karno pun sudah memaafkan atas perlakuan yang pernah terjadi di masa tersebut.
“Yang terpenting bagi keluarga dan kaum patriotik pecinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seprang proklamator bangsa penggali pancasila dan bapak bangsa Indonesia,” tutur Mega.
Cabut MPR Nomor 33 Tahun 1967
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pimpinan MPR berkomitmen terus mengawal pemulihan nama baik Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil yang ditimbulkan dari penafsiran terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan, pihaknya juga akan mengawal pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
“Termasuk hak-hak Presiden Soekarno seperti perumahan dan lain-lain seperti yang didapatkan oleh Presiden RI selanjutnya,” kata Bamsoet.
MPR resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.
Hal itu dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Bamsoet kepada pihak keluarga Bung Karno.
Tidak Terbukti
Dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, kata Bamsoet, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan PKI tidak terbukti.
Menurut Bamsoet, langkah ini menjadi tindak lanjut atas TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, untuk meninjau kembali status hukum TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967.
Selanjutnya, Bamsoet memastikan bahwa MPR akan menyosialisasikan pencabutan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967, sebagai upaya pemulihan nama baik Bung Karno.
“Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr (HC) Ir Soekarno atas ketidakpastian hukum yang adil,” kata dia.
Sindir KIM
Pada kesempatan tersebut Megawati juga menyindir pihak yang meminta partai yang dipimpinnya masuk ke dalam koalisi Indonesia maju (KIM).
Dia menyebut hal itu tidak urusannya dengan pihak di luar PDIP. Mulanya, Megawati bercerita dirinya banyak dimintai pendapat oleh sejumlah pejabat negara. Namun, mereka tidak mau pertemuannya itu bisa terekspose ke publik.
“Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh, lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diem-diem loh, ngumpet-ngumpet loh,” ujar Megawati.
Ia juga mempertanyakan alasan banyaknya pejabat negara yang khawatir untuk bertemu dirinya. Apalagi, alasannya mereka takut karena PDIP tidak bagian dari KIM.
“Loh kok nggak ada merdekanya ya, ya mbok datang ae loh. Karena katanya iya kalau nanti saya datang ibu kan nggak masuk ke KIM,” jelas Mega.
Lebih lanjut, Megawati pun mengaku dirinya kesal mendengar alasan tersebut. Bagi dia, tidak ada urusannya pihak di luar PDIP memaksanya untuk masuk ke dalam KIM.
“Lah apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya nggak masuk ke KIM. Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat,” kata Mega. (aka)
