Rahmansyah spontan menjawab bahwa, “Bisa juga tafsirnya bila pasal tersebut ditiadakan apa efeknya.”
“Jika 14 hari tidak ditepati. Apakah masih perlu pasal itu ada dalam Permendagri atau tidak, misalnya,” tantang Rahmansyah.
Baca Juga :
Tiba Di Makassar, Jen Tang Dijebloskan Ke Penjara
Tentang berita yang dimuat MAKASSARCHANNELCOM yang mengutip dialog antara Dirjen Dukcapil dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan terkait usulan penggantian Kadis Dukcapil Takalar yang cenderung dipaksakan itu belum cukup memberi perunjuk bahwa pemerintah pusat menolak keinginan Bupati Takalar itu?
Rahmansyah mengatakan, kalau memang Dirjen Dukcapil menolak maka seharusnya menyampaikan, karena dulu dibatalkan karena dinilai tidak prosedural. Sekarang kami ikuti aturan yang ada.
