MAKASSARCHANNEL.COM – KPK terima laporan pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi.
Terkait kabar tersebut, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan, informasi yang KPK sampaikan masih bersifat pencegahan. Bukan laporan yang terverifikasi.
“Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan, bukan laporan yang sudah terverifikasi,” ujar Hasan Nasbi, dilansir Kompas TV, Minggu (9/3/2025).
Meski demikian, Hasan Nasbi menyatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji mengecek informasi mengenai berkurangnya anggaran MBG ini.
Ia menekankan pentingnya informasi lengkap mengenai lokasi dan kondisi di lapangan.
“Harga bahan makanan MBG ini bersifat actual cost,” tambahnya.
Anggaran Makin Sedikit
Sebelumnya diberitakan, KPK menerima laporan mengenai anggaran program MBG yang dikurangi.
Berdasarkan laporan itu, mestinya anggaran Makan Siang Gratis senilai Rp10 ribu. Namun, justru realita di lapangan mereka hanya menerima senilai Rp8 ribu.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyampaikan itu dalam pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3/2025).
Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat makin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga justru berdampak terhadap kualitas makanan.
Berimbas Pada Kualitas Makanan
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair),” kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelas Setyo.
Untuk itu, pihaknya bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring.
“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” kata Setyo. ***
