Om Punna menambahkan, “Masyarakat pernah dirugikan saat pelayanan Dukcapil Takalar offline, namun mereka tetap sabar. Saya berharap secara pribadi maupun kelembagaan agar kejadian pemutusan pelayanan (offline) tidak terulang lagi.”
Seperti diberitakan media ini berapa waktu lalu, Plt Kadis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Takalar, Rahmansyah, mengatakan, salah satu alasan pemberhentian Faridah karena penilain Ombudsman bahwa Dukcapil Takalar masuk dalam zone merah.
Baca Juga :
Tiga Tukang Ojek Tewas Ditembak KKB Di Papua
Tentang alasan pemberhentian yang diklaim Rahmansyah sebagai pebenaran itu atas penilaian Ombdsman, ditanggapi Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan.
Dikonfirmasi, melalui pesan WA, Kamis (25/10/2019), Subhan menulis, “Secara umum pelayanan publik di Takalar hasil survey ombudsman tahun 2018 adalah zona merah. Hal itu biasa bagi seluruh Kab.kota di Indonesia yang baru pertama survey. Dan hasil itu bukan dijadikan alasan untuk mendemosi orang.”
Subhan menambahkan, “Perlu saya tegaskan lagi bahwa penilain ini bukan untuk mendemosi. Apatah lagi memberhentikan seseorang dari jabatannya. Justru ombudsman ingin agar hasil itu menjadi pelajaran sehingga di survey berikutnya bisa lebih baik.” (kin)
