MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69,2 juta, karena tidak rasional.
“PKS menolak usulan biaya yang diusulkan Kemenag karena tidak rasional. Kedua, 75 persen jemaah haji kan nelayan dan petani,” kata anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, kepada wartawan, Minggu (22/1/2023).
Iskan menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana oleh Kemenkeu.
“Ketiga, kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta. Kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp 55 juta kan,” urai Iskan dilansir detik.com.
“Dulu memang keuntungan indirect cost itu sekitar 30 persen, sekarang mendekati 50 persen. Kenapa hal itu terjadi karena ada kesalahan dalam mengelola dana haji. Apa salahnya, karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat tang negara, surat utang negara itu kan keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali,” lanjut Iskan.
“Jadi, biaya pengelolaan diambil dari keuntungan jamaah haji. Dia tidak punya modal awal padahal perusahaan investasi, pada waktu yang sama Garuda rugi puluhan triliun dia bayar,” imbuhnya.
