Budaya Dan Pernikahan Putri Danny Pomanto

Saya ingin melihat peristiwa pernikahan putri Wali Kota Makassar Danny Pomanto dari sisi “tanggung jawab birokrasi pemerintahan”.

Mungkin sebagian di antara kita sudah merasa “hidup” ketika seniman dilibatkan dalam suatu even budaya. Itu, saya setuju. Namun dalam konteks acara budaya yang sifatnya ‘otoritas individual seorang Pejabat”, misalnya, acara seni budaya pada pernikahan putri Danny Pomanto, sungguh mengiris sensitivitas nurani saya sebagai Pengamat Budaya.

Mengapa? Barangkali memang saya terlalu idealis dan selalu dituntut berlaku idealistis dalam memahami sebuah konteks Pemajuan Kebudayaan sesuai undang-undang yang ada.

Danny Pomanto adalah seorang Wali Kota. Dia arsitek yang memiliki modal seni dan didukung kemampuan material kuat untuk melahirkan kreativitas individunya.

Tapi, sekali lagi, bukan itu. Bukan ekspresi Danny Pomanto yang arsitek itu dibutuhkan oleh rakyat. Siapa pun yang memiliki struktur permodalan pribadi seperti Danny, pasti bisa seperti itu.

Yang dituntut oleh rakyat, termasuk saya selaku pengamat budaya, adalah kehadiran seorang Danny Pomanto sebagai Wali Kota yang memiliki perspektif seni budaya (khususnya kearifan lokal Bugis Makassar) yang tulis faktualnya terbingkai dalam program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.

Implementasi perspektif birokratis ini harus tercermin dalam Rencana Kerja instansional yang membidangi sektor seni budaya. Siapa itu? Tentu, terutama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Subsektor pendukung Pemajuan Kebudayaan lainnya adalah, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Lembaga Bahasa.

Kesemua ini harus hadir mendukung Wali Kota dalam program spesifisik pembinaan seni budaya sesuai fungsi kelembagaan yang diembannya.

Nah, dalam konteks itu, mari kita mengevaluasi: Adakah program pembinaan seni budaya (seperti yang dipertontonkan di dalam even pernikahan putri Danny Pomanto) itu tertuang di pasal-pasal APBD Kota Makassar tahun 2022 ini?

Tugas siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini. Atau perlukah para seniman menggelar Pameran Kata-kata, supaya ada Wakil Rakyat membelinya, sebagaimana mereka tersentuh membeli lukisan teman kita kemarin?

*) Mahrus Andis, Kritikus Sastra, Seniman, Mubalig, dan Budayawan, tinggal di Bulukumba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *