Serapan APBD Bulukumba Rendah, Legislator PDIP Bilang Ini

MAKASSARCHANNEL.COM – Legislator PDIP Bulukumba, Zulkifli Saiyye, menyoroti realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang masih minim, hanya di angka 35 persen.

Dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang telah dilakukan, belum lama ini, diketahui realisasi anggaran masih berada di angka 35 persen. Padahal seharusnya, realisasi saat ini sudah lebih dari 50 persen.

“Seharusnya kita sudah pada posisi 55 persen realisasi anggaran. Ini sebenarnya menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi,” kata legislator yang sudah dua periode itu mendapat amanah duduk di parlemen Bulukumba.

Zulkifli Saiyye minta Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf untuk melakukan percepatan. Tim percepatan harus bekerja keras.

“Bupati kan punya tim percepatan, oleh karena itu dia harus bekerja keras sekarang. Apalagi sudah punya tenaga ahli, katanya.

Tenaga ahli, lanjut Zulkifli, harus memberikan masukan positif agar bupati bisa mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih maksimal. Karena jika tidak, ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya akan berdampak pada masyarakat karena peruntukan APBD ini untuk masyarakat.

Berita Terkait :
DPRD Bulukumba Akan Telusuri Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro

Sebagai informasi, Bupati Muchtar Ali Yusuf telah menunjuk lima orang sebagai tenaga ahli berlatar belakang akademisi dan profesional.

Terkait tenaga ahl tersebut, Kepala Dinas Komunikasi informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Daud Kahal menjelaskan bahwa tenaga ahli ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan bupati.

“Pembentukan Tenaga Ahli telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba dengan nomor: 188.45-374 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 lalu,” katanya.

Para tenaga ahli ini memiliki beberapa tugas, salah satunya merumuskan dan menetapkan program kerja. Termasuk memberikan masukan dan pertimbangan, serta menjalankan perintah lain yang diberikan oleh bupati.

Lima tenaga ahli yang ditunjuk adalah Prof Aminuddin Ilmar (Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik), Andi Irwan Nur (Tenaga Ahli Bidang Perencanaan), Abd Wahid (Tenaga Ahli Bidang Sosial Ekonomi), Idham Pananrangi (Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur), dan Sitti Mardiana Muin, Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. (ira)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *