PPKM Dan Jaminan Keberlangsungan Hidup

MEMASUKI tahun 2021 seiring meningkatnya penyebaran Covid-19, kita dikejutkan oleh terbitnya instruksi Mendagri No 1 tahun 2021 terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, yang mulai berlaku, 6 Januari 2021, disusul instruksi No 2 tahun 2021 tertanggal 22 Januari 2021 tentang perpanjangan PPKM khusus di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang berlaku 26 Januari- 8 Pebruari 2021.

Cakupan pengaturan perlakuan pembatasan adalah yang memenuhi unsur : tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/ BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU), dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Karena dianggap belum efektif mengatasi Covid-19, diterbitkan lagi kebijakan PPKM Mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan sesuai instruksi Mendagri No 3 tanggal 5 Pebruari tahun 2021 yang berlaku 9 Pebruari 2021 di wilayah Jawa dan Bali.

PPKM Mikro ini mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, di antaranya zona hijau, kuning, orange, dan merah. Adapun pembiayaan dalam pelaksanaan posko di tingkat desa dan kelurahanan dibebankan pada masing-masing anggaran pemerintah, baik melalui APBDes, APBD, Anggaran TNI/ Polri, Kementerian Kesehatan, BNPB, BULOG, Kementerian BUMN, Sosial, Perindustrian, dan Keuangan. Perpanjangan PPKM Mikro ini didasarkan pada instruksi Mendagri No 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, dan 14 tahun 2021.

Meski berbagai upaya dilakukan, namun penyebaran Covid-19 yang masih belum teratasi dan terus naik sampai Juni 2021, sehingga Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan tanggal 3-20 Juli 2021 sesuai instruksi Menteri No 15 tahun 2021 yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2021 dengan kriteia level empat dan tiga.

Ada sejumlah poin penting dalam kebijakan ini, di antaranya; pelaku perjalanan domestik yang mengendarai mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin, PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut.

Selain itu, pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. Bagi daerah kabupaten dan kota luar Jawa, tetap memberlakukan instruksi Mendagri yang menetapkan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Pada tanggal 2 Juli juga diterbitkan instruksi Mendagri terkait pemberian sanksi terhadap gubernur, bupati, Wali Kota, dan warga jika tidak menaati instruksi Medagri tersebut.
Tanggal 5 Juli 2021 dikeluarkan lagi instruksi Mendagri No 17 tahun 2021 terkait PPKM berbasis mikro di seluruh Indonesia dengan kriteria PPKM Mikro untuk wilayah Jawa dan Bali, dan kriteria level empat untuk provinsi lain. Instruksi ini mulai berlaku tanggal 6 Juli 2021.

Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Juli 2021 dikeluarkan lagi instruksi Mendagri No 18 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 wilayah Jawa dan Bali dan berlaku 9 Juli 2021. Tanggal yang sama dengan pemberlakuannya terbit lagi instruksi No 19 tahun 2021 tentang PPKM Darurat yang berlaku tanggal 10-20 Juli 2021. Di tanggal yang sama terbit pula instruksi Mendagri No 20 tahun 2021 tentang PPKM Mikro yang dinyatakan berlaku tanggal 12-20 Juli 2021.

Setelah masa berlaku instruksi Mendagri No 20 tahun 2021 berakhir tanggal 20 Juli 2021, terbit lagi instruksi No 22 tahun 2021 tentang PPKM level 4 dan 3 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Pada tanggal yang sama dikeluarkan pula intruksi No 23 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro untuk seluruh Indonesia. Kedua instruksi ini berlaku tanggal 21-25 Juli 2021.

Jaminan Hidup Keluarga Kurang Mampu

Menurut Presiden Jokowi, untuk membantu masyarakat dan institusi yang terdampak kebijakan PPKM, pemerintah menaikkan jumlah anggaran perlindungan sosial dengan besar alokasi sebesar Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu : BST, BLT desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.

Dilansir dari laman Kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menyiapkan anggaran Rp6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan BST Juli-Agustus 2021, diskom 50 persen untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25 persen sampai kuartal ketiga, BLT desa untuk 8 juta keluarga miskin atau yang tak mampu, penyaluran keluarga harapan (PKH), dan lainnya.

Melihat skema bantuan itu, jika bisa terlaksana sesuai rencana maka dimungkinkan masyarakat akan merasa terbantu dengan PPKM ini. Semoga semua ini bukan lip services belaka, diperlukan dukungan banyak pihak untuk bersinergi membantu pemerintah meringankan beban warga kurang mampu.

Selain itu, PPKM jangan menjadi momen arogansi bagi Satpol PP dan aparat terhadap publik, harus dingat tanpa sinergy pentahelix, maka Covid-19 akan sulit diatasi.

Gubernur, wali kota, dan bupati harus memadukan antara mengatasi Covid-19 dan jaminan keberlangsungan hidup warga kurang mampu dan masyarakat sesuai amanah UU yang merupakan aturan yang memayungi PPKM dan PSBB.

Kepada warga, jangan biarkan pemerintah sibuk sendiri mengatasi Covid-19. Mari bantu dengan bergotong-royong sama-sama mengatasi Covid-19. Untuk media, bantu cerahkan masyarakat bagaimana cara terbaik mengatasi Covid-19.

*) Dr Isradi Zainal adalah Rektor Uniba, Ketua DK3N, dan Pengarah Relawan Covid-19 Balikpapan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *