Sekjen FDTI Isradi Zainal Bilang Permen Tentang Keinsinyuran Cacat Hukum

MAKASSARCHANNEL.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Dekan Teknik Indonesi (FDTI) yang juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kalimantan Timur, Dr Isradi Zainal, menyebut Permenristekdikti No 35 tahun 2016 tentang keinsinyuran cacat hukum.

Hal ini dikemukakan oleh Isradi Zainal dalam diskusi melalui aplikasi zoom yang dipandu oleh Direktur Belmawa Prof Aris Junaidi dan tim dari Kemdibud Ristek, Jumat (16/7/2021). Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua Umum PII Dr Heru Dewanto didampingi tim dari PII dan Sekjen FDTI Dr Isradi Zainal.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam penyetaraan gelar insinyur dan rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Insinyur Indonesia (DII).

Sebagai solusinya, Isradi Zainal yang juga adalah Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Kaltim itu minta Direktur Kelembagaan Prof Aris Junaidi untuk mengusulkan kepada Mendikbud Ristek agar mencabut Permenristekdikti No 35 Tahun 2016 terkait keinsinyuran itu, untuk selanjutnaya diterbitkan kembali.

Berita Terkait :
Rektor Uniba Isradi Zainal Usulkan Nama Sepaku Nagara Untuk IKN Di Kalimantan

Menurut Rektor Uniba Kalimantan Timur ini, Permneristek Dikti No 35 Tahun 2016 cacat hukum, karena selain mendahului Peraturan Pemerintah tahun 2019, Permen itu juga tidak merujuk pada UU keinsinyuran tahun 2014.

Isradi Zainal menyarankan, agar pada saat Permenristek Dikti No 35 tahun 2016 itu dicabut, diterbitkan pula Permendikbud Ristek terkait Program Profesi Insinyur yang tentunya harus merujuk pada UU No 11 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2019 tentang keinsinyuran.

Cara itu menurut Isradi Zainal, Permendikbud Ristek tidak akan merugikan mereka yang telah melakukan praktik keinsinyuran yang sudah diakui. (res)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *