Atasi Kasus Kehutanan Di Sulsel, Jurnal Celebes Dorong Sinergitas Parapihak

MAKASSARCHANNEL.COM – Perkumpulan jurnalis advokasi lingkungan (JURnaL Celebes) mendorong parapihak bersinergi mengatasi persoalan terkait tata kelola kehutanan di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur JURnaL Celebes, Mustam Arif, dalam jumpa media dan diskusi bertema Membangun Kolaborasi Multipihak Untuk Perbaikan Tata Kelola Kehutanan di Sulsel, di Kafe Baca, Jl Adiyaksa No 2, Panakkukang, Makassar, Rabu (30/6/2021).

Diskusi itu membahas sejumlah temuan program peningkatan kapasitas parapihak serta pemantauan hutan dan peredaran kayu di Sulsel, selama satu tahun.

Mustam mengatakan, hambatan utama tata kelola kehutanan di Sulawesi Selatan terutama terkait pengawasan kehutanan dan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan sehingga memicu tingginya kejahatan pembalakan liar (illegal logging), konflik tenurial, dan menimnya implementasi SVLK.

Sesuai pengalaman melaksanakan program pemantauan hutan, lanjut Mustam dalam diskusi yang dimoderatori Koordinator Pemantau Jurnal Celebes, Ferdhiyadi itu, peredaran kayu dan implementasi SVLK setahun terakhir, JURnaL Celebes menemukan berbagai macam tantangan serius dalam tata kelola kehutanan di Sulsel yang mungkin juga terjadi.

Berita Terkait :
JURnal Celebes Bilang Kejahatan Kehutanan Di Sulsel Meningkat

Tantangan dimaksud antara lain, masih tingginya kasus pembalakan liar serta belum sinerginya institusi terkait dan parapihak. Sementara implementasi SVLK masih minim. Banyak industri kecil, bukan hanya tidak memiliki sertifkat legalitas kayu SVLK, tetapi juga sebagian justru belum tahu tentang SVLK.

‘’Kami yakin hanya dengan kerja sama serius parapihak, masalah kehutanan di Sulsel bisa diatasi. Sebab, bukan hanya sinergitas secara fisik, tetapi juga kadang regulasi antar institusi sering bersinggungan dalam implementasi,” kata Mustam.

Berkaca dari temuan itu, lanjut Mustam, pendekatan yang harus dilakukan bukan hanya multi-pihak atau parapihak, tetapi multi-door yang bisa menyingkronkan kebijakan-kebijakan atau aturan yang bersinggungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *