DPRD Luwu Utara Gagal Mediasi Lahan SDN 020 Pombuntang Sabbang

MAKASSARCHANNEL.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Lutra gagal memediasi penyelesaian kasus lahan SDN 020 Pombuntang, Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

RDP Komisi I DPRD Lutra yang berlangsung, Rabu (16/6/2021), itu dihadiri anggota Komisi I DPRD Lutra, Kuasa Hukum pemilik lahan SDN 020 Pombuntang Subiati, Kepala Dinas Pendidikan Lutra, dan beberapa perwakilan masyarakat serta pemerhati.

“Selamat datang di rumah aspirasi rakyat,” kata Amir Mahmud dari fraksi Golkar saat membuka rapat.

Amir Mahmud berharap, permasalahan dapat diselesaikan dengan solusi yang terbaik. Masing-masing pihak diminta menyampaikan pendapat untuk mencari solusi terhadap permasalahan lahan SDN 020 Pombuntang.

“Kami di sini hanya memediasi mencarikan jalan yang terbaik. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,” sebutnya.

Karena pihak yang bersengketa gagal mencapai kesepakatan dalam RDP itu, DPRD Lutra menyilakan dilanjutkan melalui proses hukum.

Berita Terkait :
Reses Di Kecamatan Rampi, Anggota DPRD Lutra Temukan Ini

Dalam RDP tersebut, Subiati yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut, mengungkapkan bahwa pada awal tahun 1974, pemerintah setempat memaksa mengosongkankan milik mereka untuk dijadikan Sekolah Dasar Inpres kala itu.

Dia mengaku melhat langsung pengambilan lahan pemukiman yang sudah puluhan tahun mereka tempati mencari nafkah.

“Kakek saya sudah tua dan sudah memakai tongkat kala itu (1974). Kami dipaksa memindahkan rumah kami,” tutur Subiati yang mengaku sudah hampir 30 tahun menempati rumah dinas guru di SDN Pombuntang itu.

Kuasa Hukum Subiati, Syafruddin Djalal, menambahkan, pihaknya memang memohon hanya sebatas mediasi untuk menyampaikan fakta-fakta dan kronologis mengenai lahan SDN 020 Pombuntang yang sudah dibangun menjadi dua tingkat.

“Ini baru langkah awal. Sesuai kesepakatan di DPRD Lutra, kami menunggu hasil komunikasi pihak Dinas Pendidikan dan BPKAD dengan pimpinan mereka terkait hal ini,” kata Syafruddin Djalal.

Kepala Badan Pertanahan Negeri (BPN) Lutra yang hadir dalam RDP tersebut, mengatakan, bahwa pemerintah daerah memiliki Sertifikat Hak Milik. (yus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *