KPK Agendakan Lagi Periksa 4 Saksi Kasus Nurdin Abdullah

MAKASSARCHANNEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan lagi pemeriksaan saksi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perizinan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Tim Penyidik KPK kembali mengagendakan pemanggilan saksi. Kali ini ada empat saksi yang direncanakan diperiksa.

“Hari ini (27/5/2021) pemeriksaan saksi NA TPK Suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021,” ujar Ali Fikri via pesan WhatsApp, Kamis (27/5/2021).

Empat saksi yang akan diperiksa menurut Ali Fikri, adalah, “Rober Wijoyo (swasta), M Natsir Kadir (wiraswasta), M Tasrif Mursalim (PNS) dan Junaedi Bakri (PNS).”

Pemeriksaan keempat saksi tersebut menurut Ali Fikri akan dilakukan Mapolda Sulsel.

“Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulsel,” kata Ali Fikri.

Berita Terkait :
KPK Periksa PNS Bulukumba Terkait Kasus Suap Nurdin Abdullah

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan suap Nurdin Abdullah ini, sudah ada 43 orang yang diperiksa sebagai saksi, delapan orang masih akan dijadwalkan ulang pemanggilannya, dan sembilan orang lainnya belum diketahui apakah hadir atau tidak dalam pemeriksaan, karena hasil riksanya belum keluar.

Delapan nama yang mangkir dari pemeriksaan dan akan dijadwalkan ulang pemanggilannya yakni, Petrus Yalim (wiraswasta), Siti Mutia (swasta), Eka Novianti (swasta), Abdul Rahman (swasta), Muhammad Fahmi (swasta), Idham Kadir (Kabiro Umum Setda Sulsel), Idawati (swasta), dan Liestiaty Fachruddin (dosen/ istri Nurdin Abdullah).

Sembilan orang yang belum diketahui yakni Nurhidayah (mahasiswa), Andi Sahwan Mulia Rahman (Pejabat Pemprov Sulsel) dan Salim AR (mantan Pejabat Pemprov Sulsel), NG Swi Piu (wiraswasta), Astiah Halmad (swasta), Lily Dewi Candinegara SS (swasta), Nuwardi Bin Pakki (wiraswasta), Yusuf Rombe Passarrin (swasta), dan Hendrik Tjuandi (swasta).

Dari 60 nama yang dipanggil sebagai saksi, 21 wiraswasta, 16 karyawan swasta, tujuh pejabat pemerintahan, enam Pegawai Negeri Sipil (PNS), dua pegawai BUMN, dua mantan pejabat, dua pegawai Bank Sulselbar, satu dosen, satu mahasiswa, satu anggota DPRD, dan satu ajudan pribadi. (din)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *