Bupati Takalar Abaikan Surat BKN Terkait Pemberhentian ASN Bermasalah

MAKASSARCHANNEL.COM – Bupati Takalar Syamsari Kitta mengabaikan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berisi rekomendasi pemberhentian terhadap Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus penyalahgunaan jabatan.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, tahun 2020, BKN bersurat kepada Bupati Takalar agar memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Muhammad Irfan Kr Sewang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabuaten Takalar.

Kopian surat dari BKN tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Achmad Slamet Hidayat itu, sudah lama beredar di kalangan jurnalis.

Meski dalam surat bersifat rahasia itu, BKN tegas minta Bupati Takalar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Takalar memecat ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, namun Bupati Takalar tetap mengabaikan.

Berita Terkait :
Bupati Takalar Mutasi Sekwan Jadi Guru Bantu SMP

Kepala Inspektorat Takalar, Yahe, pun, beberapa waktu lalu, mengaku sudah menerima tembusan surat dari BKN yang berisi permintaan kepada Bupati Takalar selaku PPK agar memberhentikan tidak dengan hormat PNS atas nama Muh irfan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Permintaan pemberhentian terhadap Muhammad Irfan itu antara lain merujuk surat Bupati Jeneponto bernomor: 800/287/BKPSDM/VII/2019, tanggal 17 juli 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dikutip pula Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor .182/6597/SJ. Nomor:15 tahun 2018 dan nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yamg ada hubungannya dengan jabatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *